Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT),Emanuel Melkiades Laka Lena. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kabar baik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi NTT memberikan penghapusan 100 persen pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan melalui perpanjangan program amnesti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan yang ditetapkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2026 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa terbebani akumulasi tunggakan dan denda.
Program tersebut berlaku mulai 1 November hingga 31 Desember 2026. Melalui kebijakan ini, Pemprov NTT tidak hanya memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan, tetapi juga menyiapkan sejumlah insentif bagi wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya.
Gubernur Melki mengatakan, perpanjangan amnesti pajak merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menertibkan administrasi kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.
“Melalui kebijakan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Saya mengajak seluruh masyarakat NTT untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Melki saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (1/11/2026).
Dalam ketentuan program tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat memperoleh penghapusan 100 persen pokok tunggakan dan denda sesuai persyaratan. Dengan fasilitas ini, masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan atau satu tahun pajak untuk mendapatkan penghapusan tersebut.
Pemprov NTT juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak. Wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum atau tepat pada tanggal jatuh tempo berhak memperoleh potongan pokok PKB hingga 20 persen.
Insentif lainnya diberikan kepada pemilik kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT. Kelompok ini mendapatkan potongan pokok PKB tahun pertama sebesar 50 persen.
Selain itu, tersedia potongan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 20 persen serta potongan dasar pengenaan PKB sebesar 17,5 persen. Masyarakat yang melakukan pembayaran secara daring juga berkesempatan memperoleh tambahan potongan hingga 5 persen sesuai ketentuan.
Untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan, Pemprov NTT menyediakan pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi Pro NTT dan SIGNAL. Kehadiran layanan digital ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara lebih praktis tanpa harus selalu mendatangi kantor Samsat.
Beragam fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, Gubernur Melki mengingatkan bahwa kesempatan memperoleh penghapusan tunggakan, denda, dan berbagai insentif tersebut hanya berlaku sampai penghujung 2026. Setelah periode program berakhir, pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas amnesti dan keringanan khusus seperti tahun ini.
“Tahun 2027 tidak ada lagi program amnesti atau keringanan seperti tahun ini,” ujar Melki.
Karena itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan diimbau segera memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum 31 Desember 2026. Pemerintah berharap kesempatan ini dapat mendorong semakin banyak pemilik kendaraan menyelesaikan kewajibannya sekaligus memperbaiki ketertiban administrasi kendaraan bermotor.
Di sisi lain, kebijakan amnesti pajak juga memiliki kaitan dengan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di NTT.
Melalui pemberian keringanan, pemerintah berupaya mempertemukan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah. Masyarakat memperoleh kesempatan menyelesaikan tunggakan dengan beban lebih ringan, sementara pemerintah daerah mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.
Kebijakan ini sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk mengambil kesempatan yang tersedia. Dengan batas waktu yang telah ditetapkan, penyelesaian pajak kendaraan sebelum memasuki 2027 menjadi langkah penting agar masyarakat tidak kehilangan fasilitas keringanan yang diberikan pemerintah daerah.
