Jakarta – Penguatan statistik kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kemitraan dengan United Nations Population Fund (UNFPA), terutama dalam pengembangan statistik kependudukan dan kesehatan.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Kantor BPS, Jakarta, pada 16 Oktober 2026. Pertemuan ini mempertemukan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dengan jajaran UNFPA.
Delegasi UNFPA terdiri atas Andrew Saberton, Deputy Executive Director (Management); Dr. Aleksandar (Sasha) Bodiroza, Regional Director ad interim untuk Asia dan Pasifik; serta Hassan Mohtashami, UNFPA Representative di Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dalam menghasilkan statistik yang semakin andal sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Menyiapkan Sensus Penduduk 2030
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah persiapan Sensus Penduduk 2030 berbasis registrasi. Pendekatan ini menjadi perhatian dalam pengembangan sistem statistik kependudukan, seiring kebutuhan terhadap data yang akurat dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan publik.
Ketersediaan data kependudukan yang berkualitas penting untuk memahami perubahan jumlah, struktur, dan karakteristik penduduk. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, penguatan kerja sama internasional membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan statistik kependudukan.
Perkuat Statistik Kesehatan
Selain persiapan sensus, BPS dan UNFPA membahas dukungan terhadap pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2027.
SDKI menjadi salah satu instrumen penting untuk menyediakan informasi mengenai kondisi demografi dan kesehatan masyarakat. Data yang dihasilkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengevaluasi program serta merumuskan kebijakan di bidang kependudukan dan kesehatan.
Pengembangan statistik kependudukan dan kesehatan yang saling melengkapi diharapkan mendukung tersedianya informasi yang lebih kuat untuk membaca kondisi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
Data sebagai Landasan Kebijakan
Kolaborasi BPS dan UNFPA menempatkan penguatan data sebagai bagian penting dari agenda pembangunan. Statistik yang andal tidak hanya dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga untuk membantu pemerintah menentukan prioritas dan mengevaluasi hasil kebijakan.
Melalui pembahasan persiapan Sensus Penduduk 2030 berbasis registrasi dan dukungan terhadap SDKI 2027, kerja sama kedua lembaga diarahkan pada pengembangan statistik kependudukan dan kesehatan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan Indonesia ke depan.
