Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan arahan saat mendampingi Menko PMK Pratikno di Posko Utama Kantor Bupati Solok, Arosuka, Sumatera Barat, Kamis (24/9).
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan pencarian korban dan percepatan pendataan menjadi prioritas dalam penanganan banjir bandang atau galodo yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Suharyanto menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak sekaligus memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan secara terpadu.
Rombongan meninjau sejumlah titik, mulai dari jembatan terdampak material galodo, kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Solok hingga lokasi pengungsian. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi akses, fasilitas pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Banjir bandang terjadi pada Senin (21/9) sekitar pukul 19.45 WIB di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Bencana tersebut bersumber dari hulu Sungai Batang Laso setelah bukit di sekitar aliran sungai mengalami longsor.
Material pasir, batu, lumpur dan air kemudian menerjang kawasan sekitar Kantor Bupati Solok hingga meluap ke badan Jalan Raya Solok–Padang.
Berdasarkan data sementara per 24 September 2026, tercatat satu orang meninggal dunia, satu orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian, satu orang mengalami luka berat serta tiga orang mengalami luka ringan.
Sebanyak 474 jiwa mengungsi, terdiri dari 39 jiwa di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, 17 jiwa di Rumah Dinas Bupati, tujuh jiwa di Rumah Ladang dan 410 jiwa mengungsi secara mandiri.
Selain korban terdampak, pendataan sementara mencatat 11 rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang dan 32 rumah rusak ringan. Dua kantor pemerintahan rusak berat dan delapan kantor pemerintahan rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada kios atau toko seluas 300 meter persegi, satu rumah ibadah, lima jalan dan dua jembatan.
Suharyanto Minta Pencarian Dipercepat
Setelah peninjauan lapangan, Menko PMK Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi banjir bandang Kabupaten Solok di Posko Utama Kabupaten Solok.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto memberikan arahan terkait penanganan darurat, terutama pencarian korban, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses serta percepatan pendataan dampak bencana.
“Yang paling utama sekarang adalah pencarian satu korban yang masih belum ditemukan,” ujar Suharyanto.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak maksimal. Selain pencarian korban, pendataan masyarakat terdampak, pengungsi, rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan juga perlu segera diselesaikan.
“Semua yang berkaitan dengan tanggap darurat, masyarakat yang mengungsi, kemudian pendataan kondisi korban itu harus segera diselesaikan,” katanya.
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TRC, TNI-Polri, perangkat nagari dan unsur terkait lainnya terus melakukan pencarian korban, evakuasi, asesmen serta pendataan dampak bencana.
Hingga Kamis (24/9), tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai untuk mencari satu korban yang masih hilang. Pembersihan material lumpur, batu dan sisa banjir juga terus dilakukan di jalan, kawasan perkantoran, permukiman dan fasilitas umum.
Jembatan penghubung pada jalan utama Arosuka telah dapat dilalui secara buka-tutup setelah material galodo dan lumpur dibersihkan. Perbaikan jaringan kelistrikan yang terputus masih dilakukan PLN, sementara normalisasi aliran sungai pascabencana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.
Fokus Pemulihan Selama Tanggap Darurat
Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026. Status tersebut berlaku selama 14 hari, mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Selama masa tanggap darurat, penanganan difokuskan pada percepatan pencarian dan pertolongan, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan wilayah terdampak, pemulihan akses dan fasilitas umum, serta pemulihan pelayanan pemerintahan.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat penanganan darurat serta melakukan pemutakhiran data sebagai dasar menentukan langkah penanganan dan pemulihan berikutnya.
Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD, BNPB dan BMKG.
