Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan berbagai program perumahan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Koordinasi dilakukan secara daring bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta Gubernur Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara dari Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang sama diperlukan agar perkembangan program dapat diukur secara jelas dan berbagai kendala di lapangan bisa segera dicarikan solusi bersama.
“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar.
Salah satu program yang menjadi fokus evaluasi adalah Program Bedah Rumah. Pada 2026, alokasi program tersebut meningkat di empat provinsi yang mengikuti koordinasi. Sulawesi Tengah mendapat alokasi 8.750 unit, Papua 5.133 unit, Jambi 5.071 unit, dan Sulawesi Utara 10.800 unit.
Peningkatan alokasi tersebut menjadi tantangan untuk memastikan program dapat direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Hingga September 2026, penyelesaian 100 persen tercatat sebanyak 116 unit di Sulawesi Tengah, 48 unit di Papua, 431 unit di Jambi, dan 224 unit di Sulawesi Utara.
Maruarar mengingatkan agar besarnya alokasi tidak berhenti pada angka, tetapi harus diikuti dengan penyelesaian program sesuai target.
“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua tapi tidak terserap, dengan berbagai alasan. Makanya kita cari solusi bersama-sama,” tegasnya.
Pemda Perkuat Dukungan di Lapangan
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga membahas berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program. Kondisi geografis, akses transportasi, distribusi material, hingga keterbatasan tenaga kerja menjadi sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama.
Di wilayah kepulauan dan daerah dengan medan ekstrem, distribusi material membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Di Sulawesi Utara, kelangkaan BBM solar selama sekitar tiga bulan turut mengganggu distribusi material. Keterbatasan tenaga terampil juga masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah kepulauan.
Para gubernur menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam mempercepat pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Gubernur Sulawesi Tengah akan mengoordinasikan dukungan para bupati terkait distribusi material dan telah berkomunikasi dengan Bank Sulteng untuk mempercepat proses penyaluran. Gubernur Papua akan mendampingi balai serta berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memfasilitasi persoalan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Jambi menyiapkan tim pendamping Bedah Rumah sekaligus memperkuat koordinasi dengan balai, pengembang, dan perbankan. Gubernur Sulawesi Utara akan membantu mengoordinasikan distribusi BBM dan material di titik-titik yang membutuhkan.
Bagi Maruarar, percepatan program perumahan juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi daerah. Pembangunan dan perbaikan rumah melibatkan tenaga kerja serta menggerakkan rantai usaha di berbagai daerah.
“Program perumahan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Dorong Akses Rumah Subsidi
Selain Bedah Rumah, koordinasi tersebut juga mengevaluasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP dan KPP/KUR Perumahan.
Realisasi FLPP tercatat 2.902 unit dari target 3.309 unit di Sulawesi Tengah, 975 unit dari target 1.362 unit di Papua, 4.833 unit dari target 5.544 unit di Jambi, serta 1.757 unit di Sulawesi Utara.
Maruarar juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemilikan rumah subsidi dapat dipermudah.
“Program rumah subsidi ini sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di daerah. Tolong juga dipastikan BPHTB dan PBG-nya digratiskan,” ujar Menteri PKP.
Untuk KPP, realisasi mencapai Rp237 miliar dari target Rp399 miliar di Sulawesi Tengah, Rp153 miliar dari target Rp268 miliar di Papua, dan Rp378 miliar dari target Rp513 miliar di Jambi.
Kementerian PKP turut mendorong penguatan peran bank pembangunan daerah sebagai penyalur KPP untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
Sejumlah program lainnya juga masuk dalam evaluasi, antara lain pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi. Pembangunan Rusun Mahkamah Agung di Jambi, misalnya, telah mencapai progres fisik 95 persen dan ditargetkan selesai pada 7 Oktober 2026.
Sementara pembangunan rusun di Manado sebanyak 44 unit telah memasuki tahap kontrak. Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi juga terus dilakukan di sejumlah lokasi.
Melalui koordinasi pusat dan daerah, Kementerian PKP mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan data, akses lokasi, distribusi material, perizinan, pembiayaan, dan tenaga kerja.
Penguatan sinergi tersebut diarahkan agar program perumahan yang telah dialokasikan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menggerakkan perekonomian daerah.
