Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama para menteri dan pejabat terkait saat rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul ancaman El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memimpin Rapat Koordinasi antara Pemerintah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam penanggulangan dan penanganan puncak karhutla 2026.
Rapat tersebut digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BIN M. Herindra, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Dalam rapat itu, Djamari menegaskan pemerintah tidak ingin menunggu hingga karhutla mencapai kondisi yang lebih parah. Sebab, Indonesia disebut belum mencapai puncak El Nino sehingga potensi kebakaran masih dapat meningkat.
Menurut Djamari, kondisi karhutla saat ini memang masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, situasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah maupun perusahaan lengah.
“Ini kita belum sampai ke puncak, maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang cepat,” kata Djamari.
Karena itu, pemerintah memilih mempercepat penanganan sekaligus memperkuat penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
Djamari mengatakan sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan telah mulai diproses secara hukum. Pemerintah juga memberikan peringatan kepada perusahaan agar tidak menganggap remeh kewajiban dalam mencegah terjadinya karhutla.
358 Perusahaan Pemegang HGU Hadir
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sedikitnya 358 perusahaan yang memiliki HGU.
Pertemuan pemerintah dengan para pemegang HGU dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla, terutama ketika Indonesia masih menghadapi periode El Nino yang panjang.
Pemerintah tidak hanya menyiapkan langkah pemadaman, tetapi juga mendorong pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Salah satu kebijakan yang ditegaskan dalam rapat adalah penghentian sementara ketentuan pembakaran lahan untuk kepentingan lokal dengan luas maksimal dua hektare.
Djamari mengatakan ketentuan tersebut telah dikoordinasikan untuk dihentikan di seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan itu diambil karena kondisi kemarau panjang dan ancaman El Nino saat ini membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.
“Di seluruh pemda kita hentikan. Semua berhenti dan kami akan coba perbaiki semua itu. Kelak mungkin kita atur kembali masalah-masalah itu, tapi hari ini berhenti,” tegasnya.
138 Tersangka Karhutla
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menyampaikan perkembangan penegakan hukum kasus karhutla.
Kepolisian telah menerima 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Dari jumlah tersebut, 119 tersangka terkait dugaan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya karena kelalaian.
Selain individu, kepolisian juga tengah memproses delapan korporasi. Polisi turut berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri kemungkinan unsur pidana dari perusahaan yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif.
Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah ketentuan, termasuk Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lahan Gambut Terbakar 72.008 Hektare
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, total lahan terbakar di sejumlah provinsi yang memiliki kawasan gambut mencapai 72.008 hektare.
Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Dari luasan tersebut, 71.274,29 hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara 734,81 hektare masih terbakar dan terus dalam penanganan.
BNPB tetap melakukan patroli darat dan udara karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik khusus. Titik api yang sebelumnya telah padam masih dapat kembali membara sehingga perlu dipantau melalui data hotspot dan patroli lapangan.
Dengan kondisi El Nino yang masih berlangsung, pemerintah memastikan langkah pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum berjalan secara bersamaan untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
