Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Dok: Istimewa.
Jakarta – Stok beras nasional yang telah menembus lebih dari 5 juta ton dinilai harus dibarengi dengan jaminan kualitas dan tata kelola yang semakin kuat. Anggota MPR/DPR RI Firman Soebagyo mendorong sertifikasi wajib bagi gudang dan penggilingan padi yang menjadi mitra Perum Bulog mulai 2027.
Menurut Firman, besarnya stok beras merupakan kabar positif bagi ketahanan pangan nasional. Namun, jumlah cadangan yang besar tidak akan optimal apabila kualitas beras dan standar pengelolaannya tidak terjaga.
“Sekarang stok cukup besar, maka kita minta ada sertifikasi terhadap penggilingan padi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas, dan juga meningkatkan disiplin mitra-mitra Bulog,” kata Firman.
Ia menilai sertifikasi harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh mitra Bulog memenuhi standar yang jelas, baik dalam proses penggilingan, penyimpanan maupun pengelolaan beras.
Firman juga menekankan pentingnya independensi lembaga yang melakukan sertifikasi. Menurutnya, proses tersebut idealnya dilakukan pihak yang memiliki kompetensi sekaligus tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil penilaian.
“Harapan kami adalah dilakukan oleh institusi yang independen, bukan anak perusahaan Bulog,” ujarnya.
Ia menyebut lembaga seperti Sucofindo maupun perguruan tinggi dapat menjadi pilihan untuk menjalankan sertifikasi. Keterlibatan lembaga independen dinilai penting agar proses penilaian berlangsung objektif dan tidak berhenti sebagai formalitas.
Firman mengatakan penguatan kualitas mitra Bulog juga menjadi semakin penting setelah pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan minat petani untuk menjual gabah kepada Bulog.
Di sisi lain, meningkatnya penyerapan gabah harus diikuti kemampuan mitra dalam menjaga kualitas komoditas yang masuk ke dalam cadangan pangan pemerintah.
“Dengan HPP gabah yang sudah naik ke Rp6.500 per kilogram, petani makin bergairah menjual ke Bulog. Maka mitra Bulog pun harus naik kelas: lebih disiplin, lebih berkualitas, dan lebih bertanggung jawab terhadap cadangan pangan kita bersama,” kata Firman.
Ia berharap penerapan sertifikasi mulai 2027 menjadi momentum untuk memperbaiki standar pengelolaan beras secara menyeluruh. Menurutnya, kualitas cadangan pangan harus menjadi perhatian seiring semakin besarnya stok nasional.
“Kualitas beras adalah soal kedaulatan pangan. Mari kita jaga bersama,” pungkasnya.
