Maruarar Sirait Ungkap Deretan Program Rumah Gratis, dari Tangerang hingga NTT

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah terus memperluas kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Sejumlah proyek rumah gratis hingga pembangunan hunian berbasis gotong royong kini telah memasuki tahap kesiapan pembangunan.

Hal itu disampaikan Maruarar saat ditemui usai acara Penyerahan 30 Sertipikat Hak Milik Rumah Cahaya kepada Pahlawan Terlupakan di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Maruarar menilai penyediaan rumah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari perbankan, pengembang, kontraktor, asuransi, pelaku UMKM hingga masyarakat.

Menurutnya, penyerahan rumah kepada para penerima manfaat dalam program Rumah Cahaya menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi tersebut.

Program itu turut mendapat dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BTN.

“Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif ini. Ini sangat baik, karena memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Inilah yang penting, membangun super team, membangun kolaborasi,” ujar Maruarar.

Ia menyebut sejumlah proyek hunian hasil kolaborasi telah disiapkan di berbagai daerah. Di Kabupaten Tangerang, misalnya, sebanyak 200 rumah gratis telah siap.

Kemudian terdapat 103 rumah di Tapanuli Utara, 152 rumah di Menteng Trenggulun, serta 500 rumah di Johar Baru.

Untuk kawasan Menteng Trenggulun, Maruarar menekankan program tersebut bukan sekadar pembangunan fisik.

Kehadiran hunian layak di kawasan tersebut juga membawa pesan sosial untuk memperkecil kesenjangan di tengah kawasan yang dikenal memiliki nilai properti tinggi.

“Jadi kita bukan hanya membangun rumah, tapi ekonomi keluarganya,” katanya.

Pendekatan serupa juga diterapkan melalui keterlibatan perbankan dan lembaga pembiayaan. Maruarar menyebut KUR Perumahan dan PNM dapat menjadi instrumen untuk membantu meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga penerima hunian.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan 500 rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Maruarar, dukungan dana gotong royong untuk program tersebut telah dihimpun sekitar Rp5 miliar.

Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah telah menyiapkan dukungan sekitar Rp1,5 miliar untuk pembangunan rumah yang mengangkat unsur kebudayaan lokal.

Tak berhenti pada pembangunan rumah, Maruarar juga mendorong pemberdayaan UMKM dalam ekosistem perumahan.

Salah satu yang tengah disiapkan adalah program gentengisasi, yang akan melibatkan pelaku UMKM produsen genteng dengan tetap memperhatikan kualitas dan standardisasi produk.

Ia mengatakan uji coba program tersebut sebelumnya telah dilakukan di Plered, Purwakarta, dan Jatiwangi, Majalengka.

Hasil persiapan program itu selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan UMKM-UMKM dengan jumlah jutaan-jutaan genteng,” ungkapnya.

Maruarar menegaskan, pemerintah ingin memastikan UMKM tidak sekadar menjadi pemasok, tetapi juga mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas, standardisasi, estetika dan efisiensi harga.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan perkembangan penanganan hunian pascabencana. Dari total 2.603 rumah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pembangunan kembali disebut telah mendekati 100 persen.

Menurut Maruarar, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perumahan membutuhkan ekosistem yang saling terhubung.

Pemerintah berperan sebagai regulator, sementara pembiayaan, pembangunan, hingga pemberdayaan ekonomi dapat dikerjakan bersama oleh berbagai pihak.

“Ini wujud nyata kolaborasi,” tegasnya.

Maruarar juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan aset negara. Ia mencontohkan sejumlah proyek hunian yang melibatkan BUMN dan swasta sebagai bukti bahwa aset negara dapat dikembangkan melalui kerja sama tanpa kehilangan nilai strategisnya.

Menurutnya, pembangunan perumahan di era pemerintahan Presiden Prabowo justru diarahkan untuk memperkuat dan menambah nilai aset negara.

“Aset negara di zaman Presiden Prabowo bukan berkurang, tetapi bertambah,” pungkas Maruarar.