Yasonna Laoly Ikut Bahas PPHN, Dorong Haluan Pembangunan Berpihak pada Rakyat

Jakarta – Pembangunan nasional membutuhkan arah yang tidak mudah berubah oleh pergantian pemerintahan. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dihadiri Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly bersama pimpinan MPR RI, Komisi Kajian Ketatanegaraan, dan Badan Pengkajian MPR RI di Rumah Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta.

Pembahasan PPHN dinilai penting untuk memastikan pembangunan Indonesia memiliki arah yang jelas, terencana, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, haluan pembangunan harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa.

Menjaga Kesinambungan Pembangunan

PPHN diharapkan dapat menjadi pijakan jangka panjang dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional. Dengan adanya arah yang jelas, program strategis negara dapat terus dilanjutkan meski terjadi pergantian pemerintahan.

Bagi Yasonna, pembahasan mengenai haluan negara juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusi. Setiap gagasan harus dikaji secara mendalam agar arah pembangunan yang dirumuskan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

Keterlibatan berbagai unsur MPR dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya kajian sebelum gagasan PPHN diarahkan lebih jauh.

Haluan Negara Harus Berpihak pada Rakyat

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah haluan pembangunan bukan hanya terletak pada panjangnya perencanaan, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pembangunan nasional harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat kesejahteraan, membuka kesempatan yang lebih luas, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu, pembahasan PPHN menjadi momentum untuk melihat pembangunan dalam perspektif yang lebih panjang. Indonesia tidak hanya membutuhkan target pembangunan untuk satu periode pemerintahan, tetapi juga arah besar yang mampu menjaga kesinambungan cita-cita nasional.

Dalam kerangka itulah, PPHN diharapkan dapat menjadi pijakan bersama untuk memastikan pembangunan tetap berjalan secara terencana, konsisten, konstitusional, dan pada akhirnya berpihak kepada rakyat.