Kepala Badan Gizi Nasional. Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memilih memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum kembali mengejar penambahan dapur. Puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi kini disisir, mulai dari keberadaan dapur hingga sekolah dan Posyandu yang menerima distribusi makanan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur benar-benar beroperasi, melayani penerima manfaat yang sesuai, serta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 27.485 SPPG tercatat telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah mendapatkan surat penetapan sementara, sedangkan sekitar 463 SPPG masih disuspend selama 10 hari untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
“Jadi dapurnya di mana, kemudian dia mengirim ke sekolah mana, Posyandu mana. Itu kemudian kami suruh menetapkan surat penetapan sementara. Kenapa sementara? Karena memang nanti akan kita perbaiki,” kata Sudaryono di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8).
Bukan Sekadar Cek Dapur
Pembenahan yang dilakukan BGN tidak berhenti pada pengecekan fisik dapur. Lembaga tersebut juga melakukan profiling dan verifikasi terhadap penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG.
BGN meminta data profil dapur, foto dapur, hingga profil sekolah penerima. Sekolah yang tercatat mendapatkan layanan MBG juga dikirimi surat atau email konfirmasi untuk memastikan distribusi benar-benar berlangsung.
Dengan cara tersebut, BGN ingin memastikan terdapat kesesuaian antara data SPPG, lokasi dapur, serta penerima manfaat di lapangan.
“Kami cross-check semua. Sehingga kami berusaha supaya yang 27.022 sudah tertib, sisanya ini kami cek satu-satu,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar tidak ada SPPG yang secara administratif tercatat aktif, tetapi pada kenyataannya belum beroperasi atau belum menjalankan pelayanan kepada sekolah yang tercantum dalam datanya.
SOP Jadi Perhatian Utama
Selain validasi data, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan SOP di dapur MBG. Hal itu dilakukan menyusul temuan dari sejumlah inspeksi mendadak (sidak), terutama terkait keamanan dan pengolahan makanan.
Sudaryono mengatakan, berbagai gangguan kesehatan atau dugaan keracunan makanan yang terjadi sebelumnya banyak berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
“Dari banyak kasus adanya gangguan kesehatan atau keracunan makanan, itu banyak di antaranya atau hampir semua itu karena tidak melaksanakan SOP,” jelasnya.
Kepatuhan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyimpanan bahan makanan, kebersihan, penggunaan perlengkapan pelindung seperti sarung tangan, hingga proses pengolahan dan penyajian makanan.
BGN juga menemukan dalam sidak adanya kepala SPPG yang tidak berada di lokasi dapur. Padahal, kepala SPPG memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, BGN menetapkan kepala SPPG yang berstatus ASN, PPPK, maupun SPPI mengikuti jam operasional dapur.
“Dia kan pemimpin di dapur. Memastikan bahwa SOP dijalankan,” tegas Sudaryono.
Kepala Dapur Tak Boleh Sekadar Nama
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BGN ingin memperkuat fungsi pengawasan di tingkat paling dekat dengan proses produksi makanan.
Kepala SPPG tidak hanya diposisikan sebagai penanggung jawab administratif, tetapi juga diharapkan hadir langsung untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai SOP.
Dengan pengawasan langsung, potensi persoalan di dapur diharapkan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat sebelum berdampak kepada penerima manfaat.
BGN Pilih Bereskan yang Sudah Ada
Di tengah ekspansi MBG, BGN kini menempatkan pembenahan tata kelola sebagai prioritas.
Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak ingin sekadar mengejar pertumbuhan jumlah SPPG. Dapur yang sudah berjalan harus terlebih dahulu dipastikan memiliki data yang jelas, memenuhi ketentuan, menjalankan SOP, dan benar-benar memberikan layanan kepada penerima manfaat.
“Yang sudah jalan ini kami harus pastikan mereka berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” katanya.
Setelah proses pembenahan selesai, BGN akan melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih menyeluruh. Pembukaan SPPG baru akan diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan tambahan layanan MBG.
Artinya, ekspansi tidak dilakukan semata berdasarkan jumlah dapur, tetapi berdasarkan kebutuhan penerima manfaat dan kesiapan operasional.
Dapur Baru Harus Benar-Benar Siap
BGN juga meminta mitra yang baru mendapatkan titik agar tidak terburu-buru melanjutkan pembangunan apabila persyaratan belum terpenuhi.
Dapur yang akan diaktivasi harus dipastikan sudah selesai, memenuhi ketentuan, serta siap menjalankan seluruh prosedur sebelum beroperasi.
“Yang kami aktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua. Kemudian nanti ada syarat-syarat, ada penandatanganan PKS dan lain-lain, itu nanti akan mengikuti prosedur semuanya,” ujar Sudaryono.
Pembenahan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG ketika cakupan program terus diperluas.
Bagi BGN, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari seberapa banyak dapur yang berdiri, tetapi juga dari seberapa tertib dapur tersebut bekerja, seberapa tepat penerima manfaat dilayani, dan seberapa konsisten standar keamanan pangan dijalankan.
Dengan fondasi tata kelola yang semakin diperkuat, BGN ingin memastikan setiap porsi MBG yang sampai ke meja penerima manfaat benar-benar berasal dari dapur yang terverifikasi, dikelola sesuai SOP, dan hadir untuk melayani mereka yang memang menjadi sasaran program.
