Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemetaan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam data tersebut adalah desil, yang digunakan untuk melihat posisi relatif kesejahteraan keluarga secara lebih menyeluruh.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator tertentu.
Menurutnya, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Dalam pemeringkatan tersebut, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Banyak Indikator Jadi Pertimbangan
BPS menegaskan desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan ukuran absolut mengenai kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.
Karena itu, keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik.
Penentuan posisi desil mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Dengan pendekatan tersebut, satu kondisi atau satu indikator saja tidak secara otomatis menentukan posisi desil sebuah keluarga.
BPS menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Metode tersebut merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh maupun diverifikasi secara lengkap.
Desil Bantu Pemerintah Tepat Sasaran
Keberadaan desil dalam DTSEN memiliki fungsi penting dalam mendukung pemerintah memetakan kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya.
Data tersebut dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran maupun prioritas berbagai program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing.
Namun, BPS menegaskan desil bukan daftar otomatis penerima suatu program. Penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan karakteristik dan persyaratan program yang dijalankan pemerintah.
Dengan demikian, pemanfaatan desil diharapkan membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih terarah dengan dukungan data sosial ekonomi yang terintegrasi.
DTSEN Terus Dimutakhirkan
Untuk menjaga relevansi data, BPS memastikan DTSEN terus dimutakhirkan. Posisi desil sebuah keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi maupun perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.
Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, mulai dari data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.
Masyarakat yang menemukan data dirinya atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dapat mengajukan pembaruan melalui kanal resmi yang tersedia.
Di antaranya melalui Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN BPS.
BPS menegaskan pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Informasi yang disampaikan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Melalui penguatan DTSEN dan pemutakhiran yang berkelanjutan, BPS mendorong tersedianya basis data sosial ekonomi yang semakin akurat untuk mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat.
