Menteri PKP Maruarar Sirait (tengah) berbincang dengan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin (kanan) saat meninjau persiapan pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dok: HF.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemanfaatan aset negara untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah konkretnya dilakukan melalui sinergi Kementerian PKP dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Lahan milik KAI seluas 2,2 hektare disiapkan menjadi kawasan hunian vertikal berbasis Transit-Oriented Development (TOD) dengan total delapan tower rumah susun yang seluruhnya diperuntukkan bagi MBR.
Bagi Maruarar, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan rumah susun, tetapi contoh bagaimana aset negara dapat dioptimalkan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini adalah bukti dan langkah konkret. Sesuai arahan Presiden, kita optimalkan aset-aset milik negara untuk kemakmuran dan pemerataan yang adil bagi rakyat,” kata Maruarar saat menghadiri persiapan groundbreaking pembangunan rusun di Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Aset Negara Tak Menganggur, Rakyat Dapat Hunian
Maruarar menekankan bahwa sinergi pemerintah dan KAI dibangun dengan pembagian peran yang jelas. Kementerian PKP berperan sebagai regulator yang menyiapkan kebijakan sekaligus memangkas hambatan, sementara KAI menjadi eksekutor pembangunan.
Menurutnya, pola tersebut membuat aset perusahaan negara tidak kehilangan nilai. Sebaliknya, lahan yang sebelumnya belum optimal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar.
“Tanah negara yang tadinya tidak optimal kini hadir menjadi hunian bagi rakyat,” ujarnya.
Maruarar juga melihat proyek Manggarai memiliki efek berganda bagi perekonomian. Pembangunan tidak hanya menciptakan hunian, tetapi menggerakkan rantai ekonomi dari tenaga kerja konstruksi, warung makan, toko bangunan hingga industri yang memasok kebutuhan pembangunan dan isi rumah.
“Ada lebih dari 180 barang industri yang terlibat dari semen, pasir, hingga isi rumah seperti TV dan kulkas. Ekonomi rakyat juga bergerak,” kata Maruarar.
8 Tower, Harga dan Pembiayaan Disiapkan
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin memastikan proyek tersebut siap masuk tahap pembangunan. Pematangan lahan seluas 2,2 hektare telah dilakukan, dengan Blok G telah selesai dibersihkan dan Blok F dalam proses pengerjaan.
Groundbreaking dijadwalkan berlangsung Jumat (21/8/2026). Setelah peletakan batu pertama, KAI menargetkan pembangunan rampung dalam waktu 18 bulan.
“Begitu groundbreaking hari Jumat besok, kita langsung kerjakan, tidak ada jeda,” ujar Bobby.
Sebanyak delapan tower akan dibangun khusus untuk MBR. Unit hunian disiapkan dalam beberapa pilihan ukuran, mulai dari tipe 28, 36, 45 hingga tipe 52 untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan hunian.
KAI juga akan membuka sistem Nomor Urut Pemesanan (NUP) setelah groundbreaking bagi masyarakat yang berminat.
Bobby menegaskan orientasi utama proyek tersebut adalah mendorong masyarakat memiliki rumah sekaligus aset untuk masa depan.
“Fokus utama kita adalah kepemilikan rumah. Supaya masyarakat punya hunian yang pasti, punya aset sendiri, sehingga masa depannya jauh lebih tenang,” katanya.
Pemerintah Siapkan Karpet Merah Pembiayaan MBR
Dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan lahan. Kementerian PKP juga menyiapkan skema pembiayaan agar hunian tersebut semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti mengatakan kemudahan pembiayaan disiapkan melalui Kepmen Nomor 121 Tahun 2026.
Harga jual rusun ditetapkan maksimal Rp14,5 juta per meter persegi, dengan suku bunga 6 persen dan pilihan tenor hingga 40 tahun.
Pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan, mulai dari bantuan biaya proses sebesar Rp4 juta, pembebasan biaya PBG dan BPHTB, hingga PPN yang ditanggung pemerintah.
Pembiayaan turut didukung melalui skema FLPP dan Bank BTN.
Dengan skema tersebut, proyek Manggarai diarahkan bukan hanya untuk menambah pasokan hunian, tetapi juga mendekatkan masyarakat berpenghasilan rendah pada akses kepemilikan rumah di kawasan perkotaan.
Sinergi Kementerian PKP dan KAI di Manggarai sekaligus memperlihatkan pendekatan baru dalam pembangunan perumahan: aset negara dioptimalkan, hunian dibangun dekat transportasi publik, dan pembiayaan dipermudah agar masyarakat dapat memiliki rumah.
Bagi Maruarar, keberhasilan proyek ini bukan semata dihitung dari berdirinya delapan tower. Ukuran utamanya adalah seberapa jauh aset negara dapat diubah menjadi manfaat nyata dan membuat semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak dan pasti.
