Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M.,
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melantik Dr. Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya amanah baru Abdul Muhari dalam memperkuat kebijakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026.
Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Abdul Muhari menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Ia menegaskan akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari berbagai perbuatan tercela.
Pengangkatan Abdul Muhari sekaligus memperkuat jajaran pimpinan BNPB di bidang pencegahan. Dengan latar belakang panjang di bidang mitigasi, peringatan dini, pengelolaan data, hingga komunikasi kebencanaan, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas barunya.
Deputi dengan Rekam Jejak Kuat di Bidang Kebencanaan
Abdul Muhari yang lahir di Bukittinggi pada 3 Januari 1979 memiliki latar belakang akademik dan profesional yang erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan magister Teknik Sipil di perguruan tinggi yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang.
Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, terutama pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019–2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.
Riset mengenai peran ekosistem mangrove dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu gagasan yang menarik perhatian Doni Monardo.
Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu terus didorong BNPB melalui pesan, “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.
Setelah bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari turut berperan dalam penguatan pengurangan risiko bencana, terutama melalui mitigasi dan sistem peringatan dini.
Menurutnya, sistem peringatan dini tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan memahami informasi bahaya dan mengambil keputusan secara cepat.
Karena itu, edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Perkuat Kapasitas Masyarakat
Pengalaman Abdul Muhari dalam membangun kapasitas masyarakat antara lain dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.
Dalam pendekatan pengurangan risiko bencana, ia mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yakni self help, mutual help, dan official help.
Self help menggambarkan kemampuan individu mengenali tanda bahaya dan melakukan penyelamatan secara mandiri. Mutual help merupakan kemampuan masyarakat mengambil keputusan penyelamatan secara bersama-sama, sedangkan official help menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap intervensi dan pendampingan pemerintah.
Pendekatan tersebut juga diterapkan dalam pengenalan jalur evakuasi. Abdul Muhari mendorong masyarakat memahami jalur menuju tempat evakuasi sementara berdasarkan lingkungan yang mereka kenali dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, jalur evakuasi yang familiar akan lebih mudah dikenali masyarakat ketika berada dalam situasi panik akibat bencana.
Pengalaman serupa juga dijalankan ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Maluku pada September 2019.
Saat itu, Abdul Muhari mendapat penugasan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa bumi.
Bencana tersebut menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.
Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara lebih tenang dan terukur.
Dari Data dan Informasi ke Pencegahan
Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.
Dalam posisi tersebut, ia berperan memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data sebagai fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.
Komunikasi publik juga menjadi bagian penting dari tugasnya. Informasi mengenai perkembangan situasi bencana harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengambil langkah yang tepat.
Kini, pengalaman tersebut dibawa Abdul Muhari ke ruang lingkup kerja yang lebih luas sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB.
Tugas barunya tidak hanya berkaitan dengan kebijakan mitigasi, tetapi juga bagaimana membangun sistem pencegahan yang mampu menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai unsur pentahelix lainnya.
Penguatan pencegahan menjadi penting karena penanggulangan bencana tidak semestinya baru bergerak ketika bencana terjadi. Risiko harus dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana datang.
Dengan dilantiknya Abdul Muhari, Kepala BNPB Suharyanto memperkuat jajaran pimpinan yang memiliki mandat penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.
Amanah tersebut membawa Abdul Muhari pada posisi strategis untuk menerjemahkan pengalaman panjangnya di bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, data, dan komunikasi menjadi kebijakan pencegahan bencana yang semakin terintegrasi.
Langkah ini sekaligus memperkuat upaya BNPB dalam menjalankan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
