Negara Hadir untuk Penyintas, Sepekan Kepala BNPB Percepat Rehabilitasi di Berbagai Daerah

Jakarta – Komitmen pemerintah untuk selalu hadir bagi masyarakat terdampak bencana terus diwujudkan melalui langkah nyata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sepanjang sepekan terakhir, Kepala BNPB Letjen TNI Dr.

Suharyanto, S.Sos., M.M., mengintensifkan berbagai agenda strategis, mulai dari memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan kinerja lembaga di hadapan DPR RI, hingga turun langsung menemui masyarakat penyintas di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Langkah pertama diawali dengan menerima kunjungan Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., di Graha BNPB, Jakarta. Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus penguatan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam pertemuan itu, Suharyanto menegaskan BNPB akan terus memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar pembangunan kembali infrastruktur vital dan hunian masyarakat terdampak dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh respons saat bencana terjadi, tetapi juga oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pemulihan.

Masih dalam rangkaian agenda yang sama, Kepala BNPB juga menerima Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol (Purn.) Drs. Johni Asadoma, M.Hum., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Alor. Pertemuan tersebut membahas percepatan pencairan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana, hingga penanganan lanjutan dampak Siklon Seroja.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan sumur bor, bantuan truk tangki air bersih, serta penyediaan speed boat untuk mendukung penanganan darurat di wilayah kepulauan. Kepala BNPB memastikan seluruh usulan tersebut akan terus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.

Di tingkat nasional, Suharyanto menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan capaian penanggulangan bencana dan akuntabilitas pengelolaan anggaran BNPB Tahun 2025.

Dalam paparannya, ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah bersama BNPB telah menangani 4.727 kejadian bencana, yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Dari sisi tata kelola keuangan, BNPB juga mencatat realisasi anggaran mencapai 99,90 persen dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-15 kali berturut-turut.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga didukung tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan.

Memasuki akhir pekan, Kepala BNPB melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Di Kecamatan Adonara Barat, Suharyanto meresmikan 52 unit hunian tetap beserta fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak konflik sosial.

Peresmian tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan fisik masyarakat pascakonflik. Selain menyerahkan hunian tetap, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik berupa paket sembako, kasur lipat, selimut, matras, perlengkapan dapur, hygiene kit, hingga bantuan bagi anak-anak.

Momentum itu juga diwarnai ikrar damai antara tokoh masyarakat sebagai simbol rekonsiliasi dan penguatan persatuan di tengah masyarakat Adonara Barat.

Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Hunian Sementara (Huntara) Desa Konga, lokasi pengungsian warga terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki-Laki.

Di lokasi tersebut, Suharyanto berdialog langsung dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi, terutama terkait percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Pemerintah bersama pemerintah daerah telah menetapkan tiga lokasi relokasi serta menyepakati pembangunan tambahan 238 unit Huntap mandiri di atas tanah milik masyarakat.

Menurut Suharyanto, percepatan pembangunan Huntap menjadi prioritas agar masyarakat dapat segera meninggalkan hunian sementara dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak serta aman. Ia juga menyempatkan diri memberikan bingkisan kepada anak-anak penyintas sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemulihan psikososial masyarakat terdampak.

Dalam kunjungan yang sama, Kepala BNPB meninjau Pos Pemantauan Gunungapi Lewotobi Laki-Laki guna memastikan perkembangan aktivitas vulkanik terkini. Berdasarkan laporan petugas, aktivitas erupsi masih berlangsung sehingga masyarakat diminta tetap mematuhi rekomendasi untuk tidak memasuki kawasan dalam radius enam hingga tujuh kilometer dari kawah demi keselamatan bersama.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa kehadiran negara bagi penyintas bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi terus berlanjut hingga proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan kehidupan masyarakat benar-benar tuntas. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh menghadapi bencana.