Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menerima Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Wakil Bupati Alor dan jajaran pemerintah daerah di Graha BNPB. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya melalui percepatan pencairan Dana Hibah serta pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Wakil Gubernur NTT Irjen Pol (Purn) Drs. Johni Asadoma, M.Hum., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Alor di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/7).
Pertemuan koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama pembangunan sejumlah jembatan vital yang rusak akibat bencana serta penanganan dampak Siklon Seroja yang masih menyisakan pekerjaan rehabilitasi di sejumlah daerah.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan agar proses pencairan Dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera terealisasi. Menurutnya, dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan memulihkan aktivitas masyarakat.
Selain membahas rehabilitasi infrastruktur, Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di Kabupaten Alor. Di antaranya usulan pembangunan 12 sumur bor untuk mengatasi kekeringan, permohonan bantuan truk tangki air guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta dukungan speed boat untuk memperkuat penanganan darurat di wilayah kepulauan.
Suharyanto menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan BNPB akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebutuhan masyarakat di daerah rawan bencana dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
Menutup pertemuan, Kepala BNPB mengingatkan pentingnya tata kelola bantuan pascabencana yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana yang baik menjadi fondasi keberlanjutan dukungan pemerintah pusat bagi daerah.
“Kelola dana bantuan pascabencana dengan profesional dan hati-hati. Tata kelola yang bersih dan akuntabel adalah kunci keberlanjutan dukungan pusat untuk masyarakat NTT,” tegas Suharyanto.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT dapat berjalan lebih cepat sehingga infrastruktur publik kembali berfungsi, pelayanan kepada masyarakat meningkat, dan ketahanan daerah terhadap bencana semakin kuat.
