Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam paparannya, Nusron menegaskan bahwa kementeriannya berhasil menjaga kinerja anggaran, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai program strategis pertanahan dan penataan ruang.
Pada awal Tahun Anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu sebesar Rp6,45 triliun, yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,27 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2,02 triliun, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156,07 miliar.
Sumber pendanaan berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp4,53 triliun atau sekitar 70,19 persen, sedangkan sisanya Rp1,92 triliun berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Nusron, dalam perjalanan tahun anggaran terjadi sejumlah penyesuaian, termasuk tambahan pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) senilai Rp490,2 miliar. Program yang didukung Bank Dunia tersebut melibatkan tiga kementerian/lembaga, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, ATR/BPN juga menerima tambahan hibah dalam negeri sebesar Rp12,79 miliar dan hibah luar negeri Rp22,60 miliar, sehingga total hibah mencapai Rp35,40 miliar.
Pemerintah juga memberikan relaksasi blokir anggaran secara bertahap, yakni Rp766,4 miliar untuk belanja pegawai dan honorarium PPNPN, kemudian Rp666,9 miliar guna memenuhi kebutuhan belanja CASN, prioritas nasional, layanan pertanahan, sarana prasarana, serta dukungan PNBP. Setelah revisi reguler sebesar Rp2,5 miliar, blokir akhir pagu tersisa Rp578,4 miliar.
Dari sisi pelaksanaan anggaran, Nusron menyampaikan realisasi belanja mencapai 95,73 persen dari pagu efektif sebesar Rp6,40 triliun, sedangkan realisasi terhadap pagu nonblokir mencapai 87,79 persen.
Di bidang penerimaan negara, ATR/BPN berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp3,10 triliun atau 96,77 persen dari target Rp3,21 triliun. Capaian tersebut berada di atas rata-rata realisasi PNBP nasional sebesar 92,01 persen, menunjukkan kontribusi positif ATR/BPN terhadap penerimaan negara melalui penguatan layanan digital dan tata kelola yang semakin baik.
Pada sektor program strategis, ATR/BPN mencatat sejumlah capaian penting sepanjang 2025. Di antaranya penerbitan 48 Dokumen Persetujuan Substansi RDTR atau 87,27 persen dari target efektif.
Sementara itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melampaui target. Penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) mencapai 1.584.476 hektare atau 102,06 persen, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) mencapai 1.236.678 bidang atau 103,77 persen dari target.
Program reforma agraria juga menunjukkan hasil positif. Pendataan tanah ulayat mencapai 133,33 persen, redistribusi tanah terealisasi 98,17 persen, akses reforma agraria mencapai 100 persen, sedangkan tindak lanjut penertiban tanah telantar dan pengendalian HGU habis bahkan mencapai 124,06 persen dari target.
Dalam penyelesaian sengketa, konflik, perkara, dan kejahatan pertanahan, ATR/BPN mencatat realisasi 1.937 perkara atau 96,75 persen dari target DIPA. Bahkan secara keseluruhan jumlah kasus yang berhasil ditangani mencapai 5.657 kasus, atau setara 282,99 persen dari target yang ditetapkan.
Nusron juga menyoroti kondisi laporan keuangan kementeriannya yang menunjukkan perbaikan tata kelola. Nilai kewajiban menurun dari Rp680,82 miliar menjadi Rp594,05 miliar, sementara sejumlah akun mengalami penurunan sebagai dampak positif peningkatan kepatuhan pengelolaan kas, penyelesaian piutang, optimalisasi penyerahan layanan kepada masyarakat, serta penghapusan aset yang telah rusak berat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, realisasi anggaran ATR/BPN hingga 8 Juli 2026 telah mencapai 44,13 persen atau sekitar Rp3,89 triliun dari pagu efektif Rp8,81 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang baru mencapai 38,81 persen.
Nusron menyebut capaian tersebut juga berada di atas rata-rata realisasi APBN nasional pada semester pertama yang berada di kisaran 43 persen, sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan.
Di akhir paparannya, Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat akuntabilitas. Hingga saat ini, tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai 91 persen, melampaui standar minimal BPK sebesar 80 persen.
“Target internal kami sebenarnya 95 persen. Semua temuan BPK harus dapat kami tindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kementerian,” ujar Nusron di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Paparan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja ATR/BPN sekaligus gambaran kesiapan kementerian dalam mempercepat pelayanan pertanahan, reforma agraria, penataan ruang, serta penguatan tata kelola keuangan negara pada tahun anggaran berjalan.
