Sepekan Kepala BNPB Kawal Penanggulangan Bencana dari Hulu hingga Hilir

Jakarta – Penanggulangan bencana tidak dimulai saat bencana terjadi, melainkan sejak potensi ancaman mulai terdeteksi. Prinsip ini menjadi benang merah berbagai langkah yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., sepanjang sepekan terakhir.

Berbagai upaya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan mitigasi menghadapi fenomena El Nino, pembenahan organisasi, respons cepat saat darurat, hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Semua itu ditujukan untuk memastikan perlindungan masyarakat serta optimalnya layanan penanggulangan bencana di Indonesia.

Antisipasi El Nino dan Penguatan Kesiapsiagaan Nasional

Mengawali pekan, Kepala BNPB menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kementerian Dalam Negeri.

Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BMKG, Menteri Pekerjaan Umum, serta kementerian/lembaga terkait, Suharyanto menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi El Nino yang diperkirakan berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya hingga awal 2027.

Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air baku, produksi pertanian, ketahanan pangan, hingga stabilitas harga.

Sebagai langkah antisipasi, BNPB mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di wilayah rawan kekeringan, serta memperkuat kesiapan distribusi air bersih.

BNPB juga memperkuat koordinasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas agar kejadian kabut asap lintas batas tidak kembali terulang seperti pada 2015.

“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama. Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi,” tegas Suharyanto.

Penguatan Organisasi BNPB

Pada hari yang sama, Kepala BNPB melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB, yakni Brigjen TNI Djohan Darmawan sebagai Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan, serta Kombes Pol Deden Nurhidayatullah sebagai Inspektur III.

Untuk pertama kalinya sejak BNPB berdiri 18 tahun lalu, jabatan eselon II diisi oleh personel aktif TNI dan Polri. Langkah ini disebut sebagai bentuk adaptasi organisasi agar lebih responsif menghadapi dinamika kebencanaan.

“Untuk BNPB yang lebih baik dan maju, kita harus beradaptasi dengan perubahan,” ujar Suharyanto.

Respons Cepat Kebakaran TPA Jatiwaringin

Memasuki pertengahan pekan, BNPB merespons kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan asesmen, kebakaran berpotensi meluas karena material mudah terbakar, diperparah cuaca panas dan angin kencang. BNPB langsung mengerahkan tim ke lokasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sebagai langkah penanganan, BNPB mengerahkan dua helikopter water bombing, salah satunya direposisi dari Jambi dengan kapasitas 4.000 liter air. Opsi Operasi Modifikasi Cuaca juga disiapkan jika diperlukan.

Di darat, 10 unit mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 15 hektare, dengan 15 warga dari lima kepala keluarga mengungsi akibat asap. Layanan kesehatan dan pembagian masker juga disiapkan.

Meski lokasi kebakaran berjarak sekitar 12 kilometer dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, operasional penerbangan dipastikan tetap normal.

Penguatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB mengusulkan penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Rp60 juta menjadi Rp70–80 juta per unit.

Usulan ini merupakan hasil evaluasi di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra, yang menunjukkan bahwa nilai bantuan saat ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan rumah layak dan tahan bencana.

“Penyesuaian bantuan ini bukan sekadar angka, tetapi untuk memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan layak,” kata Suharyanto.

BNPB juga mengusulkan agar kebijakan ini diterapkan secara nasional. Saat ini terdapat rencana pembangunan 19.646 unit hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan Pemulihan Akses Air dan Infrastruktur

Di Jawa Tengah, Kepala BNPB meresmikan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang lebih dari 33 kilometer di Kabupaten Magelang. Infrastruktur ini memulihkan akses air bersih bagi 4.010 kepala keluarga di tujuh desa terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi.

Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi BNPB, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat.

“Sudah tidak layak lagi masyarakat masih kesulitan air bersih. Dana Siap Pakai bisa dicairkan cepat untuk kondisi darurat,” ujarnya.

BNPB juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih menghadapi potensi El Nino.

Pemulihan Akses Melalui Jembatan Bailey di Temanggung

Kunjungan kerja dilanjutkan ke Kabupaten Temanggung, di mana BNPB meresmikan Jembatan Bailey sepanjang 16,5 meter yang menggantikan jembatan yang putus akibat banjir bandang pada Mei 2026.

Jembatan ini kembali menghubungkan Dusun Banjaran dan Dusun Sinongko, serta memulihkan akses bagi sekitar 400 jiwa yang sempat terisolasi.

Pembangunan dilakukan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB sebesar Rp144 juta melalui sinergi TNI AD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Jembatan ini sangat vital untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial warga,” kata Suharyanto.

Penanggulangan Bencana dari Hulu hingga Hilir

Rangkaian kegiatan sepekan tersebut menunjukkan bahwa BNPB menjalankan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penguatan organisasi, respons darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui pendekatan ini, BNPB memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana sekaligus memperkuat ketangguhan Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana.