Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah Indonesia untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), sebuah blok perdagangan bebas yang mencakup pasar global bernilai strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan proses aksesi Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dan ditargetkan tuntas pada 2027.
Menurut Airlangga, pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang berlangsung 26 Juni 2026, negara-negara anggota telah menyepakati dimulainya diskusi persiapan aksesi bagi Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab. Tahapan tersebut menjadi langkah penting sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) sebagai pintu menuju keanggotaan penuh.
“Pemerintah hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen dalam CPTPP. Hingga saat ini, regulasi domestik telah diselaraskan pada 22 bab ketentuan perjanjian,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang beranggotakan 12 negara, di antaranya Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko. Secara kolektif, blok tersebut mewakili sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan pangsa pasar hampir 600 juta penduduk.
Airlangga menilai, keanggotaan Indonesia dalam CPTPP akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi produk nasional untuk menembus pasar Asia-Pasifik dan berbagai kawasan strategis lainnya. Selain memperluas akses ekspor, keanggotaan juga diyakini mampu meningkatkan arus investasi asing, memperkuat rantai pasok regional, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Bagi dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), CPTPP diproyeksikan menghadirkan berbagai manfaat, mulai dari penurunan hambatan tarif, penyederhanaan prosedur kepabeanan, aturan perdagangan digital yang lebih modern, hingga kemudahan memanfaatkan skema rules of origin untuk memperluas pasar ekspor.
Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota, termasuk Inggris. Dukungan itu diperkuat melalui Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia–Inggris yang ditandatangani pada Januari 2026, mencakup kerja sama di bidang energi bersih, semikonduktor, dan ekonomi digital.
Airlangga menegaskan, langkah Indonesia bergabung dengan CPTPP sejalan dengan agenda reformasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penyederhanaan regulasi, peningkatan iklim investasi, dan penguatan daya saing nasional.
Ia juga menekankan bahwa meskipun Indonesia bukan negara ASEAN pertama yang bergabung dengan CPTPP, keanggotaan tersebut akan memberikan nilai strategis yang besar.
“Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan satu-satunya anggota G20 di kawasan, Indonesia akan semakin memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik melalui keanggotaan CPTPP,” ujar Airlangga.
Pemerintah optimistis proses aksesi yang terus berjalan akan membuka babak baru bagi perdagangan Indonesia. Dengan akses pasar yang lebih luas, peningkatan investasi, dan penguatan daya saing industri nasional, keanggotaan CPTPP diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
