Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Ir. Dadan Hindayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah mulai memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, sebanyak 4.581 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat dihentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025 demi menjalani evaluasi dan perbaikan standar layanan.
Langkah tegas itu dilakukan Badan Gizi Nasional sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah untuk memastikan program unggulan tersebut benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi jutaan pelajar penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap kualitas layanan MBG.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan, Senin (25/5).
Program MBG sendiri menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah karena menyasar kebutuhan gizi anak sekolah di berbagai daerah. Namun di balik ambisi besar tersebut, pemerintah kini mulai fokus membenahi persoalan kualitas layanan di lapangan.
Dari total 4.581 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 3.429 dapur layanan kini telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan proses pembenahan. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih belum diizinkan beroperasi karena masih menjalani penyesuaian standar.
BGN mengungkapkan, sejumlah SPPG mendapat Surat Peringatan (SP) karena belum memenuhi syarat dasar operasional. Mulai dari infrastruktur yang belum memadai, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kondisi itu dinilai berisiko jika dibiarkan, mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.
Karena itu, pemerintah memilih menghentikan sementara operasional dapur-dapur yang belum memenuhi standar ketimbang mengambil risiko terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Meski demikian, pemerintah memastikan langkah pembenahan tidak dimaksudkan untuk mematikan para mitra penyedia layanan MBG. Dadan menyebut para pengelola SPPG merupakan pihak yang telah berkontribusi sejak awal program berjalan.
“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” katanya.
Langkah evaluasi besar-besaran ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius membangun sistem pengawasan program MBG secara nasional. Sebab, keberhasilan program makan gratis bukan hanya soal makanan tersedia, tetapi juga soal keamanan, kebersihan, dan kualitas gizi yang benar-benar terjaga.
