Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan sambutan pada penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPB dan YKEP terkait penguatan dukungan sarana prasarana, logistik, transportasi, alat kesehatan, akomodasi, serta pengembangan SDM penanggulangan bencana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Selama sepekan pada 18 hingga 23 Mei 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjalankan rangkaian agenda strategis yang mencerminkan dua fokus utama lembaga, yakni penguatan mitigasi bencana dan respons cepat terhadap kejadian darurat di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan diawali di Jakarta pada 19 Mei 2026, ketika BNPB menerima kunjungan mahasiswa National University of Singapore (NUS) di Graha BNPB. Dalam kesempatan tersebut, jajaran BNPB memberikan pembelajaran terkait sistem penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari manajemen risiko hingga penguatan ketangguhan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi pengetahuan kebencanaan Indonesia di tingkat internasional.
Masih di hari yang sama, Kepala BNPB juga turun langsung ke Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk meninjau dampak jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kecamatan Tugu. Bencana tersebut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah permukiman warga.
Dalam peninjauan itu, BNPB bersama pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan, sekaligus penanganan jangka panjang berupa perbaikan dan normalisasi sungai untuk mencegah kejadian serupa terulang.
BNPB juga menyiapkan langkah relokasi sementara bagi warga yang terdampak paling parah, termasuk skema hunian sementara serta bantuan sewa rumah bagi masyarakat yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya.
Pada 21 Mei 2026, BNPB menegaskan komitmen penguatan kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Kerja sama ini mencakup dukungan sarana prasarana, logistik, transportasi, alat kesehatan, hingga penguatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana dapat semakin kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
Di hari yang sama, BNPB juga menerima delegasi dari Provinsi Maluku yang menyampaikan berbagai usulan penguatan sistem kebencanaan di wilayah kepulauan, termasuk kebutuhan gudang logistik regional, armada evakuasi laut, serta penguatan jalur evakuasi di daerah rawan bencana.
Memasuki 22 Mei 2026, BNPB bergerak ke Sumatera Utara untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang dipicu siklon tropis. Banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah dan menyebabkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.
Di lokasi, BNPB memfokuskan penanganan pada percepatan evakuasi korban, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta distribusi logistik ke daerah terdampak. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca juga dioptimalkan untuk mengurangi potensi hujan susulan yang dapat memperburuk kondisi di lapangan.
Puncak respons terjadi pada 23 Mei 2026, ketika BNPB menindaklanjuti instruksi Presiden untuk melakukan percepatan evakuasi di wilayah Bitung, Sulawesi Utara, hingga Pulau Batang Dua. Kepala BNPB langsung turun ke lapangan dan memimpin koordinasi bersama TNI, Polri, serta Basarnas.
Penanganan difokuskan pada evakuasi warga dari area rawan serta penempatan di lokasi pengungsian yang lebih aman. BNPB juga mengimbau masyarakat agar tidak kembali ke bangunan yang mengalami kerusakan struktur akibat bencana, guna menghindari risiko tambahan.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan selama sepekan tersebut menunjukkan peran BNPB yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada penguatan sistem mitigasi, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan ketangguhan bencana nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang cepat, terkoordinasi, dan adaptif, BNPB terus menegaskan kehadiran negara dalam setiap fase penanggulangan bencana di Indonesia.
