Kepala BGN Dadan Hindayana (tengah) saat mengecek kondisi dapur MBG Gelogor Kediri 001 Yayasan Ponpes Nurul Hakim Lombok Barat. Dok: Istimewa.
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak ekonomi yang besar di daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut perputaran dana program MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah mencapai Rp 824 miliar.
Hal itu disampaikan saat meresmikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gelogor Kediri 001 milik Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Lombok Barat, Selasa (12/5).
Kedatangan Dadan Hindayana disambut pengurus pondok pesantren, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Peresmian dapur MBG tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan pemenuhan gizi nasional yang kini mulai banyak melibatkan lingkungan pesantren.
Dalam sambutannya, Dadan menegaskan bahwa kehadiran dapur MBG di pesantren membawa manfaat berlapis. Tidak hanya membantu pemenuhan gizi santri, tetapi juga mendukung operasional pondok serta menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Saya senang bisa hadir di Pondok Pesantren Lombok Barat ini. Kehadiran SPPG di dalam pesantren akan membawa banyak manfaat. Santri dapat MBG, pesantren bisa dapat insentif dan lahan bisa produktif,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG sejauh ini berjalan sesuai harapan. Jutaan penerima manfaat telah merasakan dampak langsung program tersebut, termasuk para santri di berbagai pondok pesantren.
Di NTB sendiri, tercatat sudah ada 13 pondok pesantren yang mengelola dapur MBG. Sebagian telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan pembangunan.
Dadan menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pesantren, dan masyarakat menjadi kekuatan utama keberhasilan program MBG. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan yang diproduksi dapur MBG agar benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Pesan saya, jaga kualitasnya sehingga makanan yang dihasilkan bisa mencukupi kebutuhan gizi anak dan juga keamanannya bisa terjaga,” katanya.
Selain fokus pada pemenuhan gizi anak, Dadan menegaskan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi daerah. Ia memaparkan, dana program yang kini beredar di NTB telah mencapai Rp 824 miliar.
Khusus di Kabupaten Lombok Barat, saat ini tercatat terdapat sekitar 126 dapur SPPG yang aktif dan berkembang.
“Artinya Rp 126 miliar uang Badan Gizi Nasional beredar di Lombok Barat,” jelas Dadan Hindayana.
Ia menjelaskan sekitar 70 persen anggaran program digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Kondisi itu dinilai memberikan manfaat langsung bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha lokal.
“Sehingga petani, peternak dan nelayan yang senang dapat kebagian berkah program ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Muharrar Mahfudz, mengaku program MBG sangat membantu para santri dan pengelola pondok.
Ia mengungkapkan, selama ini pondok pesantren kerap menghadapi persoalan tunggakan biaya makan para santri, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Persentase anak miskin jauh lebih banyak dengan yang mampu. Hal itu bisa terlihat dari biaya makan di ponpes saja 40 persen tertunggak,” ungkap Muharrar Mahfudz.
Menurutnya, keberadaan program MBG menjadi solusi nyata untuk membantu keberlangsungan pendidikan santri dari keluarga ekonomi lemah.
Saat ini, jumlah santri di Ponpes Nurul Hakim mencapai sekitar 5.200 orang dengan tenaga pengajar sekitar 1.000 orang. Karena itu, keberadaan dapur MBG dinilai sangat penting untuk mendukung kebutuhan pangan para santri setiap hari.
Yayasan Ponpes Nurul Hakim juga berencana menambah satu dapur MBG lagi agar pelayanan makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di lingkungan pesantren.
