Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto. S.Sos., M.M. Dok: Istimewa.
Jakarta – Dalam sepekan terakhir April 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menunjukkan pola kerja yang komprehensif menggabungkan pengendalian situasi bencana dari pusat, penguatan koordinasi lintas daerah, hingga mendorong kesiapsiagaan masyarakat melalui simulasi berskala nasional.
Periode 24 hingga 30 April ini menjadi potret nyata bagaimana BNPB tidak hanya bergerak saat bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih matang dan terintegrasi.
Memasuki 24 April, BNPB masih dihadapkan pada dinamika bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi. Laporan banjir dan tanah longsor datang silih berganti dari berbagai wilayah. Dalam kondisi tersebut, BNPB menjalankan fungsi sebagai pusat komando nasional.
Pengendalian dilakukan melalui pemantauan intensif data dari daerah, koordinasi dengan BPBD, serta pengaturan distribusi logistik dan bantuan. Pada fase ini, peran Kepala BNPB lebih menitikberatkan pada stabilisasi sistem memastikan tidak ada keterlambatan respons dan seluruh mekanisme penanganan berjalan sesuai prosedur.
Pada 25 April, BNPB mulai memperkuat konsolidasi internal. Evaluasi cepat terhadap kejadian bencana dilakukan bersamaan dengan pengecekan kesiapan menghadapi agenda nasional. Seluruh unit kerja diarahkan untuk memastikan kesiapan teknis, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem komunikasi. Langkah ini menjadi penting sebagai fondasi sebelum memasuki kegiatan puncak yang melibatkan partisipasi luas masyarakat.
Puncak aktivitas terjadi pada 26 April di Banda Aceh, saat BNPB menggelar peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026. Berbeda dari kegiatan seremonial pada umumnya, BNPB menghadirkan simulasi evakuasi mandiri yang dirancang mendekati kondisi nyata bencana banjir. Dalam simulasi tersebut, skenario dimulai dari hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kenaikan debit air sungai hingga mencapai level waspada.
Sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang telah dipasang BNPB memainkan peran sentral. Sensor yang tersebar di sejumlah titik strategis secara otomatis mendeteksi kenaikan tinggi muka air dan mengirimkan data secara real-time ke dashboard pemantauan di pusat kendali. Petugas yang bersiaga kemudian mengaktifkan sirine peringatan dini, yang menjadi tanda bagi masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri.
Simulasi ini dilaksanakan di dua lokasi utama. Di Kantor Kecamatan Baiturrahman, sirine EWS dipasang sekaligus menjadikan lokasi tersebut sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) bagi warga sekitar. Sementara itu, di kawasan Car Free Day, simulasi menggambarkan situasi di ruang publik, di mana masyarakat yang sedang beraktivitas harus segera merespons peringatan dan bergerak menuju titik aman berupa bangunan bertingkat.
Tidak hanya berpusat di Banda Aceh, kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. BNPB mencatat sekitar 291 ribu peserta dari 34 provinsi terlibat dalam simulasi tersebut, mencakup instansi pemerintah, sekolah, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Skala ini menjadikan HKB 2026 sebagai salah satu latihan kesiapsiagaan terbesar yang pernah dilaksanakan di tingkat nasional.
Pada 27 April, BNPB melanjutkan momentum tersebut dengan memperkuat implementasi sistem EWS banjir. Perangkat yang telah dipasang terdiri dari lima sensor pemantauan tinggi muka air, satu unit sirine peringatan dini, serta dashboard monitoring terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kondisi secara langsung dan akurat. Sistem ini juga dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan perangkat pemantauan lingkungan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait potensi risiko banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Keberhasilan sistem peringatan dini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dalam merespons informasi yang diterima. Oleh karena itu, simulasi evakuasi dan edukasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan sistem mitigasi.
Memasuki 28 hingga 29 April, BNPB kembali pada pola kerja pengendalian dan evaluasi. Hasil simulasi dianalisis secara menyeluruh, termasuk efektivitas sistem EWS, kecepatan respons masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. BNPB juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa praktik baik dari simulasi dapat direplikasi dan diimplementasikan secara berkelanjutan.
Pada 30 April, BNPB menutup rangkaian kegiatan dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kebencanaan selama bulan April. Analisis tren dilakukan untuk mengidentifikasi pola kejadian, tingkat kerawanan, serta efektivitas respons yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi menghadapi bulan berikutnya, dengan penekanan pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan.
Rangkaian kegiatan dalam sepekan tersebut menunjukkan bahwa BNPB bekerja dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Pengendalian dari pusat, penguatan teknologi, serta edukasi masyarakat berjalan beriringan sebagai satu kesatuan strategi. Pendekatan ini menandai pergeseran penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia—dari yang sebelumnya berfokus pada respons darurat, menuju upaya yang lebih preventif melalui pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan.
Dengan langkah tersebut, BNPB tidak hanya berupaya menekan dampak bencana, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi risiko di masa mendatang.
