Menteri PKP Maruarar Sirait. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah terus mendorong lahirnya gagasan baru dalam sektor perumahan nasional yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas pemikiran. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan intelektual untuk terlibat aktif dalam merumuskan solusi kebijakan yang lebih inovatif dan berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri Kongres Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Ia menegaskan bahwa tantangan penyediaan rumah layak tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi pemikiran dari berbagai elemen masyarakat.
“Kalangan intelektual seperti PIKI tentu punya kapasitas untuk menghadirkan ide yang tidak hanya konseptual, tapi juga bisa diterapkan dan bermanfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut Maruarar, pemerintah saat ini telah menjalankan sejumlah terobosan di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong kepemilikan rumah.
Selain itu, pemerintah juga mencatat capaian signifikan dalam program rumah subsidi yang disebut mencapai ratusan ribu unit dalam satu tahun terakhir, menjadikannya salah satu realisasi terbesar dalam sejarah program perumahan nasional.
Di sisi lain, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami peningkatan skala besar pada tahun 2026, dengan target ratusan ribu unit rumah tidak layak huni yang akan direnovasi di berbagai daerah, terutama wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tengah mengembangkan sejumlah skema pembiayaan baru, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta melalui mekanisme pembiayaan dan pembangunan berbasis kemitraan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Maruarar menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan gagasan dari kalangan akademisi dan intelektual agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dibutuhkan ide-ide baru agar kebijakan perumahan tidak hanya pro rakyat, tapi juga mendorong ekonomi dan melibatkan dunia usaha secara sehat,” katanya.
Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap kebijakan perumahan ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem hunian yang inklusif dan berkeadilan.
