Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S,Sos., M.M., Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau 2026. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4).
Apel yang melibatkan lintas sektor ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam mengantisipasi bencana karhutla sejak dini. Tidak hanya sebagai seremoni, kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga relawan kebencanaan.
Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa pendekatan penanganan karhutla saat ini harus bergeser dari reaktif menjadi preventif. Menurutnya, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam memperkuat sistem mitigasi nasional.
“Kita sudah melalui beberapa fase El Nino besar, seperti 2015, 2019, dan 2023. Harapannya, di tahun 2026 ini kita bisa lebih siap dengan langkah-langkah preventif yang tepat,” ujar Suharyanto.
BNPB kini mengedepankan strategi terpadu melalui penguatan patroli lapangan, sosialisasi masif kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi modern, seperti pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit, analisis cuaca dari BMKG, serta penggunaan drone untuk patroli udara.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, mulai dari peralatan pemadaman darat hingga dukungan operasi udara. Seluruh sumber daya tersebut disiapkan untuk merespons secara cepat apabila terjadi kebakaran.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci utama keberhasilan. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa dalam satu komando yang terintegrasi.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, termasuk masyarakat. Pencegahan adalah kunci agar karhutla tidak meluas,” tegasnya.
Dengan langkah strategis tersebut, BNPB optimistis dapat menekan potensi karhutla dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi nasional.
