Gubernur NTT Timur Melki Laka Lena saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Jakarta. Dok: Istimewa.
Jakarta – Komitmen kuat ditunjukkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program perbaikan hunian layak. Pada tahun 2026, sebanyak 5.000 unit rumah warga akan dibedah, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.
Lonjakan ini disebut sebagai langkah besar pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Dari 436 unit rumah pada 2025, naik menjadi 5.000 unit rumah di 2026. Ini lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak,” ujar Melki.
Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) usai pertemuan Gubernur Melki dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Jakarta.
Tak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, Gubernur Melki menekankan bahwa program ini membawa dampak lebih luas. Pendekatan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, keamanan, hingga produktivitas ekonomi keluarga.
Sebanyak 5.000 unit rumah tersebut akan tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.
Selain program bedah rumah, Gubernur Melki juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menawarkan subsidi bunga dan tenor panjang. Skema ini diyakini dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi berbagai kalangan, mulai dari ASN golongan rendah, TNI-Polri, hingga petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Lebih jauh, pembenahan kawasan kumuh juga akan dilakukan secara terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini mempertegas visi Gubernur Melki dalam membangun NTT yang tidak hanya layak huni, tetapi juga berdaya secara ekonomi.
Dengan target ambisius tersebut, Gubernur Melki optimistis program bedah rumah akan menjadi salah satu motor utama percepatan penurunan angka kemiskinan di NTT pada 2026.
