Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan komitmen kuat lembaganya dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan tepat sasaran. Ia meluruskan informasi yang beredar terkait besaran dana yang dikelola BGN, sekaligus menekankan bahwa seluruh anggaran diarahkan untuk manfaat langsung masyarakat.
Dalam keterangannya pada Senin (30/3), Dadan menyampaikan bahwa BGN menerima alokasi sebesar Rp268 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan Rp335 triliun seperti yang sempat beredar di publik.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,” tegas Dadan.
Ia menjelaskan, angka Rp335 triliun yang ramai diperbincangkan sebenarnya berasal dari skema dana cadangan pemerintah, yakni Dana Standby BA BUN yang mencakup tambahan Rp67 triliun dari kebijakan presiden, bukan bagian dari anggaran inti yang dikelola BGN.
Lebih jauh, Dadan mengungkapkan bahwa sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi tulang punggung strategi BGN dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Dari total Rp249 triliun yang digunakan untuk operasional MBG, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Menurut Dadan, kebijakan ini memberikan efek domino yang signifikan bagi sektor riil, mulai dari petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk listrik, sewa kendaraan, serta insentif bagi relawan. Hingga saat ini, lebih dari 1,2 juta relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terlibat dalam program ini, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
Di bawah kepemimpinan Dadan, BGN juga memastikan kesejahteraan relawan menjadi perhatian utama. Ia menilai, peran relawan sangat krusial dalam menjamin distribusi program MBG berjalan efektif hingga ke pelosok.
Dengan komposisi anggaran yang difokuskan pada kebutuhan langsung masyarakat, Dadan menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar intervensi gizi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.
Ke depan, Badan Gizi Nasional berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran tetap akuntabel, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
