Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu Gubernur Sulawesi Tengah dan Jambi di Kementerian PKP. Dok: Istimewa.
Jakarta – Maruarar Sirait menegaskan arah baru kebijakan penanganan kawasan kumuh nasional. Menurutnya, perbaikan hunian tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus terpadu dengan penguatan ekonomi masyarakat agar hasilnya berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Maruarar dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat. Ke depan, rumahnya diperbaiki, ekonominya juga harus diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegas Maruarar.
Dalam forum itu, Menteri PKP meminta pemerintah daerah segera mengusulkan kawasan yang memenuhi kriteria untuk ditangani secara terpadu. Skema intervensi akan mengombinasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan dukungan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi melalui lembaga terkait, termasuk BP Tapera dan SMF.
Maruarar juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan berbasis data agar tepat sasaran. Ia mengungkapkan, pengajuan BSPS saat ini mencapai sekitar empat juta unit, sementara kuota tersedia hanya 400 ribu unit.
“Karena itu, penyaluran harus berbasis data, mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Kita ingin bantuan ini adil dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Gubernur Jambi Al Haris. Para kepala daerah menyatakan dukungan terhadap pendekatan terpadu yang diusung Menteri PKP.
Bupati Merangin M. Syukur menyebut sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional berjalan efektif hingga tingkat kabupaten. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program penataan permukiman demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Maruarar memastikan Kementerian PKP akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Baginya, penanganan kawasan kumuh bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi membangun ekosistem permukiman yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Dengan pendekatan komprehensif ini, Menteri PKP berharap upaya penataan kawasan kumuh tidak lagi bersifat sementara, melainkan mampu menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
