Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena. Dok: Istimewa.
Jakarta – Memasuki satu tahun masa kepemimpinannya, Melki Laka Lena menegaskan bahwa periode awal pemerintahannya bukan sekadar menjalankan program, tetapi menata ulang arah pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bagi Melki, tahun pertama adalah fase konsolidasi dan peletakan fondasi. Ia menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Birokrasi adalah mesin pembangunan. Kalau mesinnya tidak solid dan terukur, maka program sehebat apa pun tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Salah satu langkah awal yang menjadi sorotan adalah perluasan perlindungan sosial bagi 100 ribu pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar warga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum memiliki jaminan sosial.
Di sektor pertanian, Melki menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kemandirian daerah. Peningkatan produksi gabah kering yang signifikan dinilai sebagai hasil kerja kolaboratif lintas sektor. Capaian tersebut turut mengantarkan NTT meraih Penghargaan Swasembada Pangan Nasional 2025 dari Kementerian Pertanian.
Tak hanya itu, Melki juga menata strategi percepatan pembangunan melalui pembentukan lima tim khusus. Tim-tim ini difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan program prioritas daerah, serta penguatan komunikasi publik.
Dalam penguatan ekonomi lokal, Gubernur Melki melanjutkan program One Village One Product (OVOP) dan pengembangan NTT Mart sebagai ekosistem pemasaran produk daerah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan usaha, dan jaminan pasar agar pelaku UMKM benar-benar naik kelas.
Di bidang fiskal, Pemprov NTT menargetkan PAD sebesar Rp2,8 triliun. Melki memastikan pembenahan BUMD dan optimalisasi aset daerah terus dilakukan, termasuk mendorong Kawasan Industri Bolok agar mulai memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Sementara dalam isu kemiskinan, Melki bersikap tegas terhadap potensi manipulasi data bantuan sosial. Ia membentuk tim validasi untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. “Data harus bersih. Kalau ada yang bermain-main dengan data orang miskin, itu pelanggaran serius,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, penanganan rabies menjadi perhatian khusus. Melki menegaskan keselamatan manusia adalah prioritas utama, sembari tetap mendorong vaksinasi massal, sterilisasi, dan pengawasan populasi hewan secara terukur.
Isu stunting juga menjadi fokus jangka panjang. Menurutnya, pembangunan manusia harus dimulai dari keluarga yang direncanakan dengan matang, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Ia mengajak tokoh masyarakat dan agama untuk ikut memperkuat edukasi keluarga sebagai basis pembangunan daerah.
Pada sektor pendidikan, Melki mendorong sistem yang memerdekakan namun tetap disiplin dalam menjaga standar kualitas. Evaluasi yang jujur, peningkatan kompetensi guru, serta penataan jam belajar menjadi bagian dari agenda pembenahan.
Tak kalah penting, persiapan NTT sebagai tuan rumah bersama NTB dalam PON XXII/2028 juga masuk prioritas. Pemerintah menargetkan 37 medali emas dan menyiapkan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk renovasi serta peningkatan sarana olahraga. Namun bagi Melki, kesuksesan PON bukan hanya soal prestasi, melainkan juga dampak ekonomi dan pariwisata bagi masyarakat.
Menutup refleksi satu tahunnya, Melki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga optimisme dan semangat gotong royong. Ia terbuka terhadap kritik yang konstruktif, namun mengingatkan agar ruang publik tidak diisi dengan hoaks dan informasi yang menyesatkan.
Dengan pendekatan konsolidatif dan fokus pada fondasi pembangunan, Gubernur Melki Laka Lena optimistis NTT dapat bergerak lebih terarah, kuat secara ekonomi, dan berdaya saing dalam beberapa tahun ke depan.
