Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI.
Jakarta – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Johni Asadoma, M.Hum, memaparkan kondisi terkini wilayah perbatasan RI–Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam forum yang dipimpin pimpinan Komisi II DPR RI tersebut, Johni hadir mewakili Gubernur NTT yang berhalangan hadir karena mendampingi Menteri Pertahanan melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan wilayah perbatasan.
Johni menyampaikan, Provinsi NTT merupakan daerah berciri kepulauan yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor Leste melalui batas darat dan laut, serta Australia melalui batas laut. Berdasarkan data BPS, NTT memiliki 69 pulau besar dan kecil, meski sejumlah sumber lain mencatat jumlah pulau mencapai lebih dari seribu.
“NTT berada di wilayah paling selatan Indonesia dan memiliki garis perbatasan darat sepanjang 268 kilometer yang terbagi dalam sektor barat dan timur, dengan total 183 pilar batas serta 41 pos pengamanan yang dijaga TNI dan Polri,” kata Johni.
Ia menjelaskan, wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste berada di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Sementara batas laut dengan Timor Leste meliputi Kabupaten Alor dan Malaka, serta batas laut dengan Australia mencakup sejumlah kabupaten di Pulau Timor, Rote Ndao, dan Pulau Sumba.
Dalam paparannya, Johni menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan yang masih memprihatinkan. Total panjang jalan perbatasan NT-RDTL mencapai 443 kilometer, dengan sebagian besar mengalami kerusakan berat hingga sedang. Selain itu, terdapat sejumlah jembatan strategis yang rusak bahkan terputus, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, terutama saat musim hujan.
“Beberapa jembatan tidak bisa dilalui sama sekali. Saat hujan, masyarakat harus menunggu air surut untuk menyeberang sungai. Ini sangat berdampak pada ekonomi warga perbatasan,” ujarnya.
Di sektor sumber daya air, Johni mengungkapkan masih banyak bendungan yang telah dibangun namun belum dilengkapi jaringan irigasi, sehingga belum optimal mendukung pertanian. Padahal, wilayah perbatasan NTT memiliki potensi besar di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan populasi ternak mencapai ratusan ribu ekor.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Johni, telah menyiapkan berbagai program dukungan, mulai dari sektor pertanian, perumahan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat. Tahun ini, Pemprov NTT mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar untuk pengembangan pertanian di 11 kabupaten perbatasan, serta Rp157,84 miliar untuk perbaikan 7.892 unit rumah tidak layak huni.
Namun, dari total 153 ribu lebih rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan, bantuan tersebut dinilai masih jauh dari cukup. Johni pun meminta intervensi pemerintah pusat untuk percepatan penanganan rumah warga yang sebagian besar masih berupa rumah darurat.
Selain itu, Pemprov NTT menganggarkan Rp30,5 miliar untuk perbaikan jalan dan Rp7,4 miliar untuk rehabilitasi jembatan, serta mendorong pengembangan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan industri garam skala besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Johni juga menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi NTT, antara lain belum tuntasnya beberapa segmen batas wilayah, serta belum ditetapkannya NTT sebagai provinsi kepulauan, meski pembahasannya telah bergulir sejak 2017.
“Penetapan NTT sebagai provinsi kepulauan sangat penting karena berpengaruh terhadap perhitungan dana transfer ke daerah. Padahal, NTT memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan negara,” tegasnya.
Pemprov NTT juga mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan perbatasan menjadi jalan nasional, agar kualitas infrastruktur penghubung antarnegara dapat lebih optimal.
“Jika statusnya jalan nasional, tingkat kemantapannya bisa mencapai 95 persen. Ini penting untuk mendukung konektivitas dan keamanan wilayah perbatasan,” pungkas Johni.
