Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid (kiri), di dampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana (kanan). Dok: Istimewa.
Jakarta – Suasana Rakernas REI 2025 di Ancol berubah menjadi ruang dialog yang penuh perhatian ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, naik ke podium.
Didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, Nusron membawa pesan tegas yang ditujukan langsung kepada para pelaku industri perumahan: jangan lagi mengorbankan sawah sebagai lokasi pembangunan.
Baca juga: Kementrans Kirim 8 Truk Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera Lewat BNPB
Di hadapan ratusan pengembang, Nusron menyampaikan bahwa perlindungan lahan pertanian bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan mandat nasional. Dengan nada serius, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi pengalihan fungsi sawah, terutama yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” ujarnya, menegaskan bahwa setiap hektare sawah adalah bagian dari masa depan pangan Indonesia.
Suyus Windayana, yang mendampingi sejak awal sesi, memperkuat penjelasan terkait pentingnya penataan ruang yang disiplin. Kehadirannya seperti menegaskan bahwa pesan sang menteri bukan imbauan semata, melainkan kelanjutan dari kebijakan tata ruang nasional yang harus ditaati seluruh sektor, termasuk industri properti.
Data yang disampaikan Nusron membuat ruangan seketika hening. Indonesia kehilangan 60.000 hingga 80.000 hektare sawah setiap tahun.
Jika dihitung, setara dengan ratusan hektare yang hilang setiap hari laju yang bila dibiarkan, berpotensi menggerus fondasi ketahanan pangan nasional. Karena itu, Nusron menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan keseimbangan yang sehat antara pangan, industri, energi, dan kebutuhan perumahan.
Rakernas yang mengusung tema “Propertinomic 2.0” itu seakan menjadi panggung bagi pemerintah untuk mengingatkan bahwa sektor perumahan harus bertransformasi mengikuti arah kebijakan besar negara. Pengembang diajak untuk mencari pola pengadaan tanah yang tidak merugikan ruang hidup petani dan cadangan pangan nasional.
Nusron tidak datang sendirian. Selain Dirjen Tata Ruang, turut hadir pula jajaran pejabat ATR/BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Direktur Pengendalian Hak Tanah dan Alih Fungsi Lahan Andi Renald, serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Ana Anida. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada kata-kata.
Melalui pesan yang lugas dan didukung data, Rakernas REI 2025 menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan kembali satu hal: pembangunan perumahan tetap perlu, tetapi tidak dengan mengorbankan sawah penopang pangan yang keberadaannya semakin terancam.
