Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya mempercepat program bedah rumah bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang tegas, terukur, dan berbasis data. Ia menolak pola kerja lambat dan ketimpangan distribusi bantuan perumahan yang selama ini masih terjadi.
“Selama ini permintaan jauh lebih besar daripada ketersediaan. Ada 26,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni, sementara kemampuan kita masih sangat terbatas. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Maruarar.
Maruarar menjelaskan, dua pekan lalu pemerintah bersama DPR RI telah sepakat menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar utama penentuan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, satu data nasional adalah kunci agar bantuan tepat sasaran dan adil.
“Kalau datanya benar, kita harus berani memperjuangkan yang benar. Negara tidak boleh ragu menegakkan keadilan untuk rakyat miskin,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 pemerintah baru mampu menyalurkan sekitar 5.000 unit BSPS. Namun, di bawah kepemimpinannya, Kementerian PKP menyiapkan lonjakan signifikan pada 2026, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto, hingga 400 ribu unit rumah.
Bagi Maruarar, percepatan program tidak boleh mengorbankan pemerataan. Ia menyoroti masih adanya sekitar 20 kabupaten/kota yang belum pernah menerima program BSPS dalam lima tahun terakhir.
“Mulai tahun depan, tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak dapat. Semua harus kebagian, tanpa kecuali,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menegaskan gaya kepemimpinannya yang menuntut kerja lapangan. Ia meminta jajaran kementerian, perbankan, hingga pengembang rumah subsidi untuk tidak hanya bekerja dari balik meja.
“Kalau kita mau mengerti rakyat, kita harus turun. Presiden sudah memberi contoh. Saya juga turun langsung ke daerah-daerah,” ujarnya.
Maruarar turut meminta bank-bank penyalur KPR subsidi menempatkan sumber daya terbaik dan menyusun strategi yang saling melengkapi agar seluruh target tercapai tanpa saling merugikan.
“Kita ingin semua bank untung, pengembang profesional, tapi yang paling penting rakyat terbantu,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan yang tegas dan penggunaan data yang akurat, Maruarar optimistis program perumahan rakyat akan menjadi instrumen utama kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
