Menteri PKP Dorong Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jakarta, Kuota BSPS Melonjak Tajam

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di DKI Jakarta.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan hadir lebih besar bagi warga ibu kota melalui peningkatan drastis kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Di depan warga dan jajaran pemerintah daerah, Menteri Maruarar mengumumkan bahwa kuota BSPS di Jakarta akan naik dari hanya 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun 2025. Keputusan ini disebutnya sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap warga yang selama ini tinggal di hunian tidak layak.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah komitmen negara agar warga Jakarta bisa tinggal di rumah yang aman dan sehat,” tegas Maruarar. Ia menambahkan, peningkatan alokasi BSPS merupakan langkah korektif agar ibu kota mendapat porsi perhatian yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakatnya.

Dalam dialog dengan warga Cawang, Menteri Maruarar menyoroti fakta bahwa masih ada lebih dari 209 ribu kepala keluarga di Jakarta yang menempati RTLH. Ia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan program besar penyediaan rumah rakyat, termasuk 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini. Dari target itu, sudah lebih dari 220 ribu rumah berhasil disalurkan kepada masyarakat.

Kehadiran Menteri Maruarar di Cawang bukan sekadar seremonial. Ia meninjau langsung proses perbaikan rumah milik 13 keluarga penerima manfaat BSPS, memastikan material, struktur bangunan, hingga sanitasi dibangun sesuai standar. Ia beberapa kali memberi arahan kepada petugas lapangan agar bekerja cepat dan tetap mengedepankan kualitas.

Menurutnya, BSPS harus menjadi program yang membangkitkan semangat gotong royong sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Karena itu, ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkuat, terutama karena hingga kini belum ada alokasi APBD DKI untuk renovasi rumah rakyat.

“Saya ingin pusat dan daerah jalan bersama. Kalau sinergi kuat, rakyat akan merasakan hasilnya lebih cepat,” katanya.

Baca juga: 25 Tahun Menanti, Transmigran Ponu di NTT Akhirnya Terima Sertipikat Hak Milik

Menteri Maruarar juga menegaskan bahwa intervensi perumahan tidak boleh berhenti pada renovasi fisik saja. Pemerintah akan membuka jalan bagi peningkatan ekonomi warga, termasuk melalui dukungan lembaga seperti SMF dan PNM, agar perbaikan rumah menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengapresiasi perhatian Menteri PKP dan menyatakan komitmen untuk membantu dari sisi perbaikan lingkungan, seperti drainase dan jalan permukiman.

Dengan langkah tegas dan agenda kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, Menteri Maruarar Sirait kini menjadi penggerak utama dalam mempercepat penanganan RTLH di ibu kota. Ribuan keluarga Jakarta pun menanti perubahan besar yang dijanjikannya pada tahun mendatang.