Kepala BGN Dadan Hindayana memotong pita pertanda beroperasinya SPPG Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Dadan Hindayana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Karang di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (22/1/2026). Peresmian ini menandai penguatan layanan pemenuhan gizi di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Peresmian SPPG ditandai dengan pemotongan pita oleh Dadan Hindayana sebagai simbol dimulainya operasional layanan pemenuhan gizi yang dikelola Yayasan Aztrada Garuda Jaya. Kehadiran SPPG di Sebatik dinilai strategis karena berada di kawasan perbatasan dan pulau terluar.
Dalam sambutannya, Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional dibentuk pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden atas permintaan Presiden RI Prabowo Subianto, guna memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia mulai tahun 2025.
“BGN dibentuk untuk menjalankan program pemenuhan gizi nasional, terutama bagi anak-anak Indonesia. Ini adalah mandat langsung Presiden,” ujar Dadan.
Seiring berjalanannya program, Dadan menyebut jumlah SPPG di seluruh Indonesia terus bertambah dan kini mencapai 21.335 unit, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah pedalaman dan perbatasan, termasuk di Sebatik Timur.
Menurut Dadan, keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tingginya kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan masyarakat setempat.
“Tadi saya lihat banyak kebun pisang milik warga. Ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan buah dalam program MBG,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebutuhan telur ayam, daging ayam, serta hasil perikanan juga akan meningkat seiring beroperasinya SPPG. Karena itu, Dadan mendorong setiap pengelola SPPG untuk mulai mengelola lahan pertanian atau peternakan sendiri agar pasokan bahan pangan tetap terjaga.
Dadan mengungkapkan, setiap SPPG memperoleh anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per bulan. Dengan empat SPPG yang direncanakan beroperasi di Sebatik, maka sekitar Rp4 miliar dana APBN akan berputar di wilayah tersebut setiap bulannya.
Untuk mendukung program nasional ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 triliun kepada BGN pada APBN 2026, ditambah dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Guna menjaga standar kualitas layanan, Dadan menjelaskan seluruh SPPG di Indonesia dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yaitu lulusan berbagai disiplin ilmu yang dididik di Universitas Pertahanan.
“Ini syarat mutlak. Semua SPPG harus dipimpin SPPI agar standar gizi nasional benar-benar terjaga,” tegasnya.
Dadan juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan SPPG. Ia menyebut, banyak SPPG dibangun sepenuhnya oleh swadaya masyarakat, termasuk SPPG Tanjung Karang yang dibangun oleh tokoh masyarakat setempat.
“Kalau pemerintah yang membangun 21 ribu lebih SPPG, anggarannya bisa triliunan rupiah. Inilah luar biasanya gotong royong masyarakat Indonesia,” pungkas Dadan.
