Kepada Kepala Kejari Karawang, Dedy Irwan Virantama. Dok: Istimewa.
Jakarta – Suasana Aula Gedung Singaperbangsa Karawang terasa berbeda pada Kamis pagi itu. Di tengah rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, nama Kejaksaan Negeri Karawang kembali disebut kali ini sebagai penerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, kepada Kepala Kejari Karawang, Dedy Irwan Virantama.
Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Pramono Pastikan Harga Aman dan Digitalisasi Makin Meluas
Tidak ada panggung megah atau testimoni panjang lebar, namun tepuk tangan hadirin cukup menjelaskan satu hal: kinerja Kejari Karawang memang terasa di lapangan. Beberapa tahun terakhir, institusi ini menjadi salah satu motor yang membantu pemerintah daerah menata kembali aset-asetnya dan menutup kebocoran yang selama ini menggerus Pendapatan Asli Daerah.
Pendampingan hukum yang dilakukan tim Dedy bahkan berhasil memulihkan keuangan daerah hingga lebih dari Rp 23 miliar angka yang nyata, bukan sekadar laporan.
Selain itu, berbagai proyek pembangunan daerah kini lebih aman secara legal karena Kejari aktif mendampingi dan memberi pertimbangan hukum sebelum masalah muncul.
Cara kerja yang rapi dan preventif itu membuat banyak pihak merasa lebih percaya diri mengelola program, dari tingkat OPD hingga desa.
Baca juga: Wakajati Kepri Dilantik, Kajati Tegaskan Tanggung Jawab Jabatan
Di atas panggung, Dedy Irwan Virantama hanya menyebut penghargaan itu sebagai hasil kerja bersama seluruh jajarannya. Namun di antara para pejabat yang hadir, nama Dedy memang dikenal sebagai figur yang tegas dan bergerak cepat dalam memperkuat integritas lembaga.
Banyak program pencegahan korupsi, edukasi hukum, dan pendampingan pelayanan publik yang muncul dari inisiatifnya.
“Ini jadi pengingat bagi kami untuk tidak berhenti memperbaiki diri dan memberi pelayanan hukum yang lebih baik,” ujar Dedy usai menerima penghargaan.
Peringatan HAKORDIA tahun ini bukan hanya simbol, tetapi menjadi ruang untuk memperlihatkan bagaimana komitmen antikorupsi di Karawang semakin dipertegas.
Kejari, Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, hingga para kepala desa tampak berada dalam satu frekuensi: menjaga tata kelola daerah tetap bersih dan transparan.
Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat daerah dan perwakilan lembaga pusat. Namun sorotan hari itu tak terbantahkan jatuh pada Kejari Karawang sebuah institusi yang perlahan, tanpa banyak gembar-gembor, mulai mengubah wajah tata kelola keuangan daerah lewat kerja senyap yang berdampak.
