Dok: Istimewa.
Jakarta – Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) bersama Monitoring Disaster Impact (MDI) menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pusat komando tunggal dalam penanganan bencana di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan melalui surat terbuka dan usulan strategis yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia serta pimpinan DPR RI.
Kedua lembaga menilai, penanganan banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera baru-baru ini menjadi cerminan masih lemahnya implementasi sistem komando kebencanaan nasional.
BNPB yang seharusnya menjadi lead sector dinilai belum sepenuhnya diberi ruang dan kewenangan kuat dalam mengendalikan operasi di lapangan.
Ketua Umum JKJT, Ag Tedja Bawana, menyampaikan bahwa bencana tidak boleh dikelola dengan banyak pusat kendali. Menurutnya, BNPB harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama, bukan sekadar koordinator administratif.
“BNPB adalah focal point kebencanaan nasional. Dalam situasi darurat, tidak boleh ada banyak komando. Justru yang dibutuhkan adalah satu kendali yang tegas dan kuat di bawah BNPB,” ujar Ag Tedja, Jumat (19/12/2025).
Hasil pemantauan MDI di lokasi banjir Sumatera menunjukkan adanya kebingungan di tingkat lapangan akibat tidak solidnya rantai komando. Relawan dan aparat daerah sering kali menerima instruksi yang berbeda, sehingga respons menjadi lambat dan tidak efektif.
Ag Tedja menilai kondisi tersebut terjadi karena fungsi komando BNPB belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menerjemahkan konsep mitigasi dan penanganan darurat menjadi tindakan operasional yang jelas.
“BNPB punya mandat strategis, tapi di lapangan perannya sering tereduksi. Mitigasi bukan sekadar konsep, melainkan soal kecepatan, ketepatan, dan kepemimpinan saat krisis,” tegasnya.
Melalui surat terbuka itu, JKJT dan MDI mengajukan enam rekomendasi utama, di antaranya evaluasi menyeluruh tata kelola internal BNPB, penguatan kewenangan lembaga sebagai lead sector kebencanaan, serta penerapan Incident Command System (ICS) secara konsisten agar seluruh instansi bekerja dalam satu rantai komando.
Baca juga: Pramono Anung Hadir di Tengah Pedagang Kramat Jati, Renovasi Dikebut Lima Hari
Selain itu, keduanya juga mendorong harmonisasi regulasi lintas kementerian agar tidak menghambat pergerakan BNPB saat status darurat ditetapkan, sekaligus menghentikan pendekatan seremonial yang dinilai tidak berdampak langsung bagi korban.
“Ketika keputusan terlambat diambil, yang dikorbankan adalah rakyat. Karena itu, Presiden perlu memastikan BNPB benar-benar memiliki kewenangan penuh dalam memimpin penanganan bencana nasional,” tutup Ag Tedja.
