Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat program perumahan rakyat melalui pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar kebijakan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, dua pekan lalu di DPR RI telah disepakati penggunaan data tersebut untuk memperkuat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat miskin.
“Program BSPS ini luar biasa diminati, bukan hanya oleh rakyat, tapi juga oleh anggota DPR, kepala daerah, dan berbagai kalangan. Selama ini persoalan kita adalah ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan rumah,” ujar Maruarar.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 26,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni. Namun pada 2025, kemampuan pemerintah baru menjangkau sekitar 5.000 unit. Kondisi tersebut akan berubah drastis pada 2026 seiring arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun depan Presiden Prabowo meningkatkan secara luar biasa, hingga 400 ribu unit rumah. Ini lompatan besar dan harus kita siapkan dengan serius,” tegasnya.
Maruarar juga menekankan pentingnya pemerataan. Ia mengakui dalam lima tahun terakhir masih terdapat sekitar 20 kabupaten/kota yang belum pernah menerima program BSPS. Mulai 2026, hal itu tidak boleh terulang.
“Tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak dapat. Termasuk Kepulauan Seribu di Jakarta. Semua harus kebagian program bedah rumah dari Presiden Prabowo,” katanya.
Distribusi bantuan, lanjut Maruarar, sepenuhnya berbasis data BPS, terutama tingkat dan jumlah penduduk miskin. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, sementara tingkat kesenjangan tertinggi banyak ditemukan di Papua. Di sisi lain, beberapa wilayah di DKI Jakarta juga masuk 20 besar wilayah dengan kantong kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mengapresiasi DPR RI atas dukungan dan kesepakatan penggunaan satu data nasional. Ia meminta seluruh jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan perbankan bergerak cepat dan profesional.
“Kita tidak bisa bekerja lambat. Negara harus hadir. Presiden Prabowo sudah memberi contoh turun langsung ke lapangan. Kalau kita cuma di belakang meja di Jakarta, sulit merasakan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Ia juga meminta perbankan, baik Himbara maupun Bank Pembangunan Daerah, menyiapkan sumber daya terbaik untuk mengelola pembiayaan rumah subsidi serta menyusun strategi segmentasi yang saling melengkapi, bukan saling berebut pasar.
“Targetnya jelas, semua bank harus sukses, semua bank harus untung, tapi rakyat juga harus terbantu,” tegas Maruarar.
Menutup pernyataannya, Maruarar menegaskan bahwa program perumahan rakyat merupakan prioritas utama Presiden Prabowo. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Presiden dalam dua agenda besar Kementerian PKP yang seluruhnya berkaitan dengan rumah subsidi.
“Bagi Presiden Prabowo, rumah untuk rakyat miskin itu sangat penting. Dan bagi saya pribadi, ini bukan sekadar program, tapi amanah dan motivasi terbesar dalam pengabdian,” pungkasnya.
