Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini terlihat saat Kanwil BPN DKI Jakarta menerima kunjungan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Rabu (1/4/2026).
Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas di wilayahnya dilakukan dengan pendekatan yang tidak biasa, yakni melalui konsep “belanja masalah”.
Menurutnya, pendekatan ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat maupun internal organisasi. Dari setiap temuan, pihaknya mendorong lahirnya solusi yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami secara aktif mencari masalah di lapangan, lalu memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti dengan solusi yang terukur,” ujar Erry.
Ia juga menambahkan bahwa transformasi layanan menjadi fokus utama, terutama melalui digitalisasi layanan pertanahan dan peningkatan transparansi informasi kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPN.
Tim Inspektorat Jenderal ATR/BPN dalam kegiatan tersebut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pembangunan Zona Integritas, mulai dari manajemen perubahan hingga kualitas pelayanan publik.
Dengan berbagai inovasi yang terus dikembangkan, Kanwil BPN DKI Jakarta optimistis dapat menjadi role model dalam pembangunan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
