Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Dok: HF.
Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa industri halal akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang diandalkan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara Media Gathering BPJPH di FX Sudirman, Jakarta, Jumat (21/11/2025), Haikal menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional saat ini menempatkan sektor halal tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia dalam perdagangan global.
Dalam penjelasannya, Haikal mengisahkan pengalaman kunjungan kerjanya ke Rusia untuk melihat langsung bagaimana standar halal diterapkan oleh industri besar di sana.
Baca juga: Airlangga Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berjalan Meski Skema HGU Panjang DibatalÂkan MK
Ia menempuh perjalanan darat lebih dari 400 kilometer dari Moskow untuk meninjau sebuah peternakan besar yang setiap hari memproduksi ribuan ekor ternak.
Di lokasi tersebut, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi telah dirancang hanya untuk produk halal sejak perusahaan itu berdiri. Keputusan tersebut, menurut pihak pengelola, diambil karena produk halal lebih mudah diterima di banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang merupakan pasar besar.
Pengalaman itu, kata Haikal, menunjukkan perubahan pola pikir global terhadap halal. Ia menjelaskan bahwa halal kini dianggap sebagai standar kualitas dan keamanan yang dibutuhkan pasar internasional, bukan sekadar pemenuhan syariat.
Karena itu, Haikal menilai kebijakan Presiden Prabowo yang memasukkan penguatan ekosistem halal dalam agenda pembangunan nasional sebagai langkah tepat. Menurutnya, nilai transaksi produk halal dunia yang mencapai puluhan ribu triliun rupiah menunjukkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.
Baca juga: LRT Jabodebek Gelar Simulasi Darurat di 17 Stasiun Sepanjang November
Haikal juga menekankan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus kepada pelaku UMKM sebagai fondasi dari industri halal nasional. BPJPH, katanya, telah merancang berbagai kemudahan agar pelaku usaha mikro dapat memperoleh sertifikasi halal dengan cepat bahkan tanpa biaya.
Tujuannya adalah meningkatkan daya saing UMKM terhadap produk impor yang kian agresif memasuki pasar lokal dengan kemasan menarik, harga terjangkau, dan label halal yang jelas. Tanpa sertifikasi, Haikal mengingatkan, pelaku UMKM akan berada dalam posisi yang lemah menghadapi kompetisi.
Dengan berbagai langkah tersebut, BPJPH berharap Indonesia dapat bertransformasi dari pasar besar produk halal menjadi salah satu produsen dan pemain utama dalam rantai pasok halal global.
Haikal menutup paparannya dengan optimisme bahwa fondasi yang sedang dibangun pemerintah akan membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi halal nasional dalam beberapa tahun mendatang.
