Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Kamboja dan Thailand yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet (kedua dari kanan) dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (kedua dari kiri) dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah Kamboja resmi memulai penarikan senjata berat dari kawasan perbatasan dengan Thailand pada Sabtu (8/11), menandai langkah konkret menuju stabilitas kawasan setelah penandatanganan pakta perdamaian antara kedua negara bulan lalu.
Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari tahap kedua pelaksanaan Fase 1 penarikan peralatan militer dan destruktif yang telah disepakati bersama Bangkok.
“Penarikan ini menjadi simbol komitmen kedua negara untuk menjalankan Deklarasi Bersama Kuala Lumpur secara penuh, sebagai wujud penghormatan terhadap perdamaian dan keamanan kawasan,” demikian isi pernyataan resmi tersebut.
Pemerintah Kamboja juga menegaskan pentingnya pelaksanaan deklarasi tersebut secara tulus dan transparan, serta berharap hubungan bilateral dengan Thailand dapat segera kembali normal.
Sementara itu, dari pihak Thailand, Kementerian Luar Negeri menyampaikan pada Jumat (7/11) bahwa Bangkok dan Phnom Penh telah sepakat membangun pagar keamanan sepanjang delapan kilometer di perbatasan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah gesekan baru.
Langkah penarikan ini mengikuti kesepakatan gencatan senjata yang telah ditandatangani kedua negara pada 28 Juli, difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, setelah berminggu-minggu ketegangan bersenjata di wilayah sengketa.
Kesepakatan damai antara Kamboja dan Thailand sendiri tercapai pada 26 Oktober di Kuala Lumpur, disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.
Dengan proses demiliterisasi yang mulai berjalan, para pengamat menilai hubungan kedua negara kini memasuki fase baru menuju pemulihan kepercayaan dan kerja sama lintas batas yang lebih konstruktif.
