Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana.
Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperjelas ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelaku usaha, menyusul munculnya kekhawatiran warung tegal (warteg), tukang cukur, hingga salon kecantikan akan ikut dikenai kewajiban memungut pajak dari konsumen.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan, tidak semua pelaku UMKM wajib memungut PPN. Kewajiban tersebut berlaku bagi pengusaha yang telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan batas omzet pengusaha kecil sebesar Rp4,8 miliar per tahun.
Temmy menjelaskan, pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun pada prinsipnya tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak memiliki kewajiban memungut PPN dari konsumen.
“Kalau UMKM sudah mencapai Rp4,8 miliar omzetnya, itu mereka otomatis menjadi pemungut pajak, ada PPN. Jadi, setiap barang atau jasa yang dijual itu kena PPN karena dia sudah menjadi perusahaan kena pajak dan wajib menjadi pemungut pajak. Nah, kalau di bawah Rp4,8 miliar enggak wajib, enggak perlu kena PPN,” kata Temmy saat ditemui di Ballroom Nareswara Smesco, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pemahaman mengenai PPN perlu dibedakan dari Pajak Penghasilan (PPh). Kedua jenis pajak tersebut memiliki dasar pengenaan dan mekanisme yang berbeda sehingga pelaku usaha tidak perlu mencampuradukkan kewajibannya.
PPh berkaitan dengan penghasilan atau omzet yang diperoleh pelaku usaha, sedangkan PPN merupakan pajak atas pertambahan nilai barang dan jasa. Dalam mekanisme PPN, pengusaha yang telah berstatus PKP bertugas memungut pajak dari konsumen sesuai ketentuan perpajakan.
Temmy mencontohkan, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan PKP wajib menjalankan fungsi pemungutan PPN ketika menjual barang atau menyediakan jasa kena pajak. Namun, kewajiban tersebut tidak serta-merta berlaku bagi seluruh usaha kecil.
“Jadi PPN ini merupakan pajak berbeda, value added tax atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas produk dan jasa yang dijual atau disediakan oleh UMKM apabila sudah menjadi pemungut pajak dengan batasan Rp4,8 miliar ke atas sampai dengan Rp50 miliar,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa fungsi pemungutan PPN tidak hanya dijalankan oleh pelaku UMKM. Perusahaan swasta berskala besar yang telah berstatus PKP juga memiliki kewajiban serupa.
Temmy mencontohkan perusahaan perdagangan digital seperti Shopee yang menjalankan fungsi pemungutan PPN karena skala usahanya telah memenuhi ketentuan perpajakan.
“Walaupun yang menjadi pemungut pajak bukan hanya UMKM, perusahaan swasta juga menjadi pemungut pajak. Pajak itu sebenarnya dikenakan pada konsumen, bukan kepada UMKM-nya. Jelas, ya? Beda antara PPh dengan PPN,” tutur Temmy.
Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah perhatian publik terhadap potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sektor formal.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dia mencontohkan transaksi tunai yang dilakukan oleh tukang pangkas rambut, tukang pijat, warteg, hingga salon kecantikan.
Hashim memperkirakan aktivitas ekonomi yang belum tercatat tersebut mencapai sekitar Rp10.000 triliun atau 30-40 persen dari keseluruhan aktivitas ekonomi Indonesia.
Di tengah pembahasan tersebut, Temmy menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai ketentuan perpajakan agar pelaku usaha kecil tidak salah mengartikan kewajiban PPN. Dengan batas omzet Rp4,8 miliar sebagai ambang pengusaha kecil untuk kewajiban PKP, warteg dan usaha kecil lainnya tidak otomatis diwajibkan memungut PPN dari konsumen.
