Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempercepat program bedah rumah di DKI Jakarta dengan target 10.300 unit.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima warga yang membutuhkan.
Maruarar menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026).
Dalam kunjungan itu, ia didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk melihat langsung kondisi rumah warga dan proses pendataan calon penerima bantuan.
Menurut Maruarar, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program bedah rumah.
Karena itu, kondisi hunian calon penerima perlu diperiksa secara langsung, mulai dari lantai, dinding, atap hingga fasilitas sanitasi, agar bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi keterlibatan BPS dalam proses pendataan dan verifikasi di lapangan. Maruarar juga mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan program, termasuk memberi ruang bagi media untuk melakukan pengecekan secara independen.
“Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Untuk memperluas jangkauan bantuan, pemerintah juga menyederhanakan kriteria kondisi rumah yang dapat menjadi dasar penilaian.
Dengan skema tersebut, kondisi kerusakan pada salah satu bagian rumah, seperti atap, dinding, atau lantai, dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan program.
Maruarar turut menjelaskan bahwa warga yang tinggal di rumah sewa juga dapat dipertimbangkan menerima bantuan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Penyederhanaan ini diharapkan memudahkan masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses program perbaikan rumah.
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar menyoroti besarnya kebutuhan perbaikan rumah di Ibu Kota.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, sekitar 821.000 rumah tangga di DKI Jakarta memiliki rumah tidak layak huni, dengan sekitar 256.000 di antaranya berada di Jakarta Barat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Melalui target 10.300 unit, pemerintah berupaya mempercepat perbaikan rumah dengan mengutamakan pendataan, verifikasi lapangan, dan penyederhanaan proses sesuai aturan.
Maruarar menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan dukungan data yang akurat dan pemeriksaan langsung, program bedah rumah diharapkan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan.
