Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan keterangan kepada media usai meninjau lokasi program bedah rumah di Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026).
Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya program perumahan yang pro-rakyat dan berbasis data untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, pemanfaatan data statistik yang akurat, disertai pengecekan langsung di lapangan, menjadi kunci agar program perbaikan rumah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Amalia saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP yang memanfaatkan data BPS sebagai dasar untuk menentukan intervensi dan penyaluran bantuan perumahan.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pentingnya data dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, mulai dari penentuan wilayah prioritas hingga pemeriksaan kondisi calon penerima manfaat.
“Program ini sangat pro-rakyat dan berbasis data. Itu dua kata kunci, sehingga tepat sasaran,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan, data BPS tidak hanya berfungsi sebagai landasan perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat secara lebih terukur.
Dengan dukungan data tersebut, program perumahan diharapkan dapat menyasar warga yang membutuhkan perbaikan hunian, sekaligus mengurangi risiko bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Amalia menilai, penggunaan data perlu disertai verifikasi di lapangan agar informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Dalam kunjungan di Palmerah, ia bersama Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga dan mencocokkannya dengan data yang tersedia.
Menurutnya, pengecekan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
Data yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat, terutama ketika bantuan harus diprioritaskan kepada masyarakat dengan kebutuhan hunian yang mendesak.
Amalia juga memaparkan kondisi rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 821.000 rumah tangga di Jakarta memiliki rumah tidak layak huni.
Dari jumlah tersebut, sekitar 256.000 berada di Jakarta Barat, menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian dalam penanganan persoalan hunian.
Besarnya jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Barat memperlihatkan pentingnya penentuan prioritas program berdasarkan data.
Melalui informasi mengenai kondisi perumahan masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Amalia juga menyampaikan bahwa dua rumah yang dikunjungi telah tercatat dalam pendataan BPS.
Hal ini menjadi bagian dari upaya mencocokkan informasi hasil pendataan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga data dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung program pemerintah.
Selain menekankan pentingnya data, Amalia mengapresiasi transparansi dalam pelaksanaan program perumahan.
Ia menyoroti keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pelaksanaan, termasuk proses tender, sebagai upaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas.
Menurutnya, transparansi perlu berjalan beriringan dengan ketepatan data. Dengan proses yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program, sementara penggunaan data membantu memastikan bantuan diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Amalia juga mengimbau masyarakat DKI Jakarta yang belum didatangi petugas pendataan agar segera melapor kepada BPS.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan data sangat penting untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
“Ketepatan data ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran program pemerintah,” tegasnya.
Melalui penyediaan data statistik dan pengecekan kondisi di lapangan, BPS mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program perumahan, sehingga bantuan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan hunian layak.
Bagi Amalia, prinsip pro-rakyat dan berbasis data menjadi dua hal penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Dengan data yang akurat, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan yang transparan, program perumahan diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
