Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kabupaten Kapuas di Pos Komando Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (22/9).
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menekankan penguatan pemadaman darat, koordinasi lintas sektor, serta pemutakhiran data kondisi karhutla di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan setiap lokasi.
Suharyanto meminta posko penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas dioptimalkan sebagai pusat koordinasi operasi harian. Setiap sore atau malam, seluruh unsur terkait perlu melakukan evaluasi kondisi kebakaran, menetapkan titik prioritas, serta menentukan jumlah personel dan kebutuhan peralatan di setiap lokasi.
“Kita tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberikan solusi. Peralatan harus dihitung secara spesifik sesuai kebutuhan di setiap titik kebakaran,” tegas Suharyanto.
Ia meminta pembagian personel dilakukan secara jelas dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan. Kebutuhan peralatan seperti pompa, selang, dan alat pelindung diri juga harus dirinci berdasarkan kebutuhan masing-masing titik.
Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah lebih dari 17.000 kilometer persegi, dengan sekitar 12.000 kilometer persegi di antaranya merupakan kawasan hutan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemadaman, terutama karena keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran.
Suharyanto juga menekankan pentingnya pembaruan data personel dan kondisi karhutla secara berkala. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan dukungan dan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan lapangan.
“Yang dipadamkan setiap hari harus lebih banyak daripada titik kebakaran baru. Kalau tidak, luas kebakaran akan terus bertambah,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena area yang telah dipadamkan masih berpotensi kembali terbakar. Karena itu, pemantauan dan penanganan harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar terkendali.
Sebagai bagian dari penguatan satgas darat, BNPB menyampaikan dukungan perlengkapan pemadaman untuk tim yang terdiri atas 15 personel. Pemerintah daerah diminta membentuk regu atau tim secara terorganisasi dan memastikan perlengkapan yang diberikan dapat digunakan secara optimal.
Suharyanto mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, dan masyarakat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Kapuas.
“Kita ingin penanganan ini benar-benar bergerak lebih baik. Seluruh unsur harus bekerja secara terkoordinasi, terukur, dan terus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan,” pungkas Suharyanto.
