Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Dok: Istimewa.
Jakarta – Digitalisasi data bantuan sosial seharusnya membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran, bukan justru membuat kelompok rentan kehilangan hak karena kesalahan atau penyalahgunaan identitas.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti pentingnya mekanisme verifikasi dan koreksi data setelah kasus seorang lansia di Pekalongan, Jawa Tengah, kehilangan bantuan sosial karena identitas kependudukannya terindikasi terkait aktivitas judi online.
Menurut Hetifah, pencocokan data secara digital memang penting untuk membangun sistem bansos yang lebih akurat. Namun, hasil pencocokan data tidak semestinya langsung menjadi dasar untuk menghentikan bantuan, terutama ketika menyangkut lansia dan masyarakat miskin.
“Kasus lansia yang kehilangan bansos karena KTP-nya ternyata disalahgunakan orang lain menunjukkan bahwa pencocokan data digital tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan bantuan,” kata Hetifah, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih dalam proses pemutakhiran dan penyaluran bansos. Karena itu, indikasi dalam sistem perlu dikonfirmasi dengan kondisi faktual penerima sebelum keputusan penghentian bantuan diambil.
Jangan Tunggu Viral
Hetifah juga menyoroti pentingnya mekanisme sanggah yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Ketika terjadi kesalahan data, penerima bansos harus memiliki jalur yang jelas untuk mengajukan keberatan dan memperoleh koreksi.
Menurut dia, proses tersebut perlu melibatkan pemerintah desa, pendamping sosial, pemerintah daerah hingga Kementerian Sosial agar persoalan tidak berhenti pada data di dalam sistem.
“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bansos harus menunggu lama, apalagi sampai kasusnya viral, baru mendapatkan koreksi,” tegasnya.
Bagi Hetifah, kecepatan memperbaiki data sama pentingnya dengan ketepatan menetapkan penerima bantuan. Sebab, bagi masyarakat miskin dan lansia, bansos bukan sekadar angka dalam sistem, melainkan penopang kebutuhan sehari-hari.
Kasus di Pekalongan menjadi contoh bagaimana persoalan administrasi dan penyalahgunaan identitas dapat berujung pada konsekuensi langsung terhadap kehidupan penerima manfaat.
Teknologi Harus Melindungi, Bukan Merugikan
Hetifah mendorong pemerintah memperkuat sistem verifikasi sebelum menjatuhkan keputusan yang berdampak pada hak penerima bansos.
Setiap indikasi judi online, menurut dia, perlu diperiksa lebih dahulu dengan melihat kondisi faktual di lapangan. Di saat yang sama, dugaan penyalahgunaan identitas juga harus ditelusuri agar masyarakat yang menjadi korban tidak ikut menanggung kerugian.
Ia menegaskan, integrasi data tetap dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola bansos. Namun, sistem digital harus ditempatkan sebagai alat untuk membantu pemerintah mengambil keputusan, bukan menggantikan proses pemeriksaan ketika terdapat persoalan atau anomali data.
“Prinsipnya, teknologi dan integrasi data harus membantu bansos semakin tepat sasaran, bukan justru membuat masyarakat rentan kehilangan haknya karena kesalahan data,” ujar Hetifah.
Karena itu, pembenahan bansos tidak cukup hanya dengan memperbarui basis data. Pemerintah juga perlu memastikan adanya verifikasi faktual, mekanisme sanggah yang responsif, serta koordinasi lintas pemerintahan agar penerima yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih hanya karena persoalan administrasi.
