Dok: Istimewa.
Jakarta – Di tengah tekanan fiskal yang dirasakan banyak daerah, Pemerintah Provinsi Banten memilih memperketat belanja dan mengarahkannya pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan strategi tersebut berjalan beriringan dengan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dampaknya, fiskal daerah dinilai semakin kuat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 2025 mencapai 77,25 poin atau berada di peringkat ketujuh nasional.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” ujar Andra Soni di sela APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).
Belanja Lebih Tepat
Andra mengatakan kekuatan fiskal Banten salah satunya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Porsi pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat relatif lebih kecil.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemprov Banten memperketat belanja dengan memprioritaskan pelayanan dasar dan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Kebijakan itu diwujudkan melalui bantuan keuangan untuk 1.238 desa, program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), serta sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK dan SKh swasta.
Program Jadi Dampak
Menurut Andra, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Banten juga memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional, seperti Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat hingga peningkatan produktivitas pertanian.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” katanya.
Buka Pintu Investasi
Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 dapat menjadi ruang untuk mempertemukan potensi daerah dengan dunia usaha dan investor.
Dengan tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement, forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang promosi, tetapi berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengakui pemerintah daerah menghadapi tantangan besar karena ruang fiskal yang terbatas.
Menurutnya, daerah tetap dituntut menjalankan program prioritas sekaligus melakukan inovasi. Kemendagri juga terus mengadvokasi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sesuai aspirasi pemerintah daerah. Namun, peningkatan kapasitas fiskal tersebut tetap harus diarahkan pada pelayanan dasar masyarakat.
“Kita ingin peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Bagi Banten, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Fiskal yang kuat pada akhirnya bukan hanya soal angka di kas daerah, tetapi tentang seberapa jauh kekuatan itu mampu mengubah kualitas hidup warganya.
