Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka jalan bagi intervensi yang lebih luas. Keluarga penerima manfaat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni berpeluang mendapat bantuan melalui Program Bedah Rumah.
Rencana tersebut dibahas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Maruarar mengatakan Kementerian PKP siap menghubungkan data penerima MBG dengan program perumahan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga penerima MBG yang juga memenuhi persyaratan memperoleh bantuan perbaikan rumah.
“Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono,” ujar Maruarar.
Menurutnya, terdapat tiga program strategis Kementerian PKP yang dapat dikolaborasikan dengan BGN, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Program Bedah Rumah.
Kuota Bedah Rumah Capai 400 Ribu Unit
Maruarar mengungkapkan, pemerintah meningkatkan Program Bedah Rumah menjadi 400.000 unit pada tahun ini. Ke depan, Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem yang memungkinkan adanya kuota bagi keluarga penerima MBG.
Namun, bantuan tersebut tidak otomatis diberikan kepada seluruh penerima MBG. Setiap keluarga tetap harus memenuhi kriteria penerima Program Bedah Rumah.
“Kami siap mendukung. Kuota untuk Program Bedah Rumah bagi penerima MBG akan kami siapkan. Data dan sistemnya akan segera kami siapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan,” kata Maruarar.
Dengan pemadanan data, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah menemukan keluarga yang menghadapi persoalan gizi sekaligus tinggal di hunian yang membutuhkan perbaikan.
Sudaryono: Perhatian Tak Cukup pada Makanan
Sudaryono mengatakan, BGN menerima sejumlah pengaduan masyarakat yang menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga penerima MBG cukup beragam.
Selain persoalan pemenuhan gizi anak, kondisi rumah tempat mereka tinggal juga menjadi perhatian.
“Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG dapat memperoleh program prioritas dari Kementerian PKP,” ujar Sudaryono.
Ia menilai kondisi lingkungan tempat tinggal tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita juga melihat kondisi keluarga dan rumah yang mereka tempati masih perlu mendapat perhatian,” katanya.
Dorong Ekonomi Keluarga
Kolaborasi BGN dan Kementerian PKP juga tidak berhenti pada program bedah rumah. Pemerintah melihat peluang untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima MBG.
Salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang dapat dimanfaatkan orang tua penerima MBG yang memiliki usaha, khususnya pelaku UMKM.
Skema ini diharapkan dapat membuat intervensi pemerintah lebih menyeluruh. Anak memperoleh makanan bergizi, keluarga berpeluang mendapatkan hunian yang lebih layak, sementara orang tua yang memiliki usaha mendapat akses pembiayaan untuk mengembangkan ekonominya.
Maruarar dan Sudaryono pun mendorong agar data penerima MBG dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sasaran program perumahan secara lebih tepat.
Jika rencana tersebut terealisasi, program MBG bukan hanya berbicara tentang apa yang dimakan anak hari ini, tetapi juga tentang bagaimana keluarga penerima manfaat dapat hidup di rumah yang lebih layak dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat.
