Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penyaluran bantuan peralatan, penguatan strategi mitigasi, hingga peninjauan sistem Early Warning System (EWS) tsunami di Kota Mataram.
Langkah tersebut dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan yang dihadiri Gubernur NTB, para bupati dan wali kota, BPBD se-NTB, serta unsur Forkopimda, Jumat (24/7).
Dalam arahannya, Suharyanto mengingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang sejak pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat langkah antisipasi agar dampak kekeringan dapat ditekan sejak dini.
“BNPB sepakat dengan gubernur serta para bupati dan wali kota untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, strategi mitigasi dilakukan secara bertahap, mulai dari operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat potensi awan hujan, pembangunan sumur bor di wilayah terdampak, penyediaan mobil tangki air bersih, hingga dukungan berbagai peralatan logistik.
Pembangunan sumur bor menjadi prioritas utama karena dinilai mampu menyediakan sumber air bagi masyarakat dalam jangka panjang. BNPB juga melengkapi fasilitas tersebut dengan pipa distribusi, toren penampungan air, serta sarana pendukung lainnya. Sementara di wilayah yang tidak memungkinkan memperoleh sumber air melalui pengeboran, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki akan menjadi solusi utama.
Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, BNPB turut menyerahkan bantuan penanggulangan bencana kekeringan kepada daerah yang telah menetapkan status siaga darurat. Bantuan tersebut meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air dan sungai, tandon air beserta dudukannya, pipa pralon, kran air, hingga paket sembako.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB yang telah menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.
Usai rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Early Warning System (EWS) tsunami yang terpasang di kawasan wisata Taman Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan sistem peringatan dini yang dipasang sejak 2025 tersebut masih berfungsi dengan baik. Setelah dilakukan uji coba, sirene dinyatakan beroperasi normal dan siap memberikan peringatan kepada masyarakat apabila terjadi potensi tsunami.
Sistem EWS tersebut terhubung dengan sensor pendeteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut sehingga mampu mengaktifkan sirene secara otomatis, meski tetap dapat dioperasikan secara manual saat dibutuhkan. BPBD bersama aparat setempat juga secara rutin melakukan pengujian setiap tanggal 26 setiap bulan untuk memastikan seluruh perangkat selalu dalam kondisi siap pakai.
BNPB berharap penguatan mitigasi kekeringan dan kesiapan sistem peringatan dini tsunami ini dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat NTB dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus menjadi model penguatan kesiapsiagaan bagi daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan serupa.
