Kolaborasi untuk masyarakat. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Bupati Bogor Rudy Susmanto berfoto bersama usai pertemuan yang membahas percepatan program BSPS. Dok: HF.
Jakarta – Bupati Bogor Rudy Susmanto kembali menorehkan capaian penting bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Melalui komunikasi intensif dan sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kabupaten Bogor berhasil memperoleh alokasi minimal 6.396 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.
Jumlah tersebut menjadi alokasi terbesar yang pernah diterima Kabupaten Bogor, sekaligus mencatat sejarah baru dalam upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Kepastian itu diperoleh usai Rudy Susmanto bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Di balik pembahasan serius mengenai program perumahan, suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Maruarar Sirait menyambut Rudy Susmanto dengan komunikasi yang cair, bahkan mempersilakan Bupati Bogor itu duduk di kursi kerjanya. Rudy yang sempat terlihat sungkan akhirnya memenuhi ajakan tersebut.
Momen sederhana itu mencerminkan eratnya hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan rumah layak huni.
Rudy menyebut alokasi BSPS yang diterima tahun ini sebagai sejarah baru bagi Kabupaten Bogor. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi harapan besar bagi ribuan keluarga yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Ini sejarah baru Kabupaten Bogor. Kita mendapat bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau BSPS sejumlah minimal 6.396 rumah,” ujar Rudy.
Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Kabupaten Bogor masih menghadapi kebutuhan hunian layak yang sangat besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai sekitar 5,7 juta jiwa, sementara berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai sekitar 6,19 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Tak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Rudy juga memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengambil peran aktif melalui APBD dengan mengalokasikan anggaran renovasi sekitar 2.750 rumah tidak layak huni setiap tahun.
Pendataan calon penerima bantuan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah desa dan Kementerian PKP agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi data ganda.
Rudy turut mengapresiasi komitmen Menteri PKP Maruarar Sirait yang membuka peluang penambahan kuota BSPS apabila pelaksanaan program di Kabupaten Bogor berjalan sesuai target. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS bukan hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Setiap rumah yang direnovasi akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan aktivitas toko bangunan, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Pemerintah juga mengintegrasikan berbagai program pendukung, mulai dari sertifikasi tanah gratis bersama ATR/BPN, KUR Perumahan, hingga pembiayaan usaha melalui PNM agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Bagi Rudy Susmanto, keberhasilan meraih alokasi 6.396 unit BSPS bukan sekadar pencapaian angka. Lebih dari itu, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Dengan semakin banyak rumah yang diperbaiki, semakin banyak pula keluarga di Kabupaten Bogor yang dapat menikmati hunian yang aman, sehat, dan layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
