Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., (Kedua dari kiri). Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan capaian kinerja penanggulangan bencana dan pengelolaan anggaran BNPB tahun 2025 dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah kementerian/lembaga mitra di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 serta isu-isu aktual terkait bidang tugas Komisi VIII DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 4.727 kejadian bencana yang ditangani pemerintah melalui dukungan BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Menurut Suharyanto, sebagian besar bencana yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
“Di tahun 2025 dari 4.727 kali bencana ini yang mengemuka adalah bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 juga ditandai dengan kejadian bencana besar di wilayah Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih terus berjalan.
Anggaran BNPB 2025 Capai Rp4,47 Triliun
Dalam aspek pengelolaan anggaran, Suharyanto menyampaikan bahwa pagu awal BNPB tahun 2025 sebesar Rp1.427.000.574.663.
Seiring meningkatnya kebutuhan penanganan bencana sepanjang tahun, BNPB memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp3.561.755.392.000.
Tambahan anggaran tersebut antara lain diberikan pada 6 Oktober 2025 sebesar Rp1.078.979.572.000, serta tambahan setelah bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 5 Desember 2025 sebesar Rp1.451.995.089.000.
Setelah memperhitungkan efisiensi dan blokir anggaran sebesar Rp516.106.017.000, pagu akhir BNPB tahun 2025 menjadi Rp4.473.224.038.000.
Dari total anggaran tersebut, BNPB berhasil merealisasikan sebesar Rp4.468.773.152.317 atau mencapai tingkat serapan 99,90 persen.
“Dari anggaran Rp4.473.224.038.000 tersebut terserap Rp4.468.773.152.317 atau terserap 99,90 persen,” jelas Suharyanto.
Program Ketahanan Bencana Serap 99,93 Persen
Suharyanto merinci, program dukungan manajemen BNPB memiliki anggaran sebesar Rp271.501.998.000 dengan realisasi Rp269.901.163.994 atau 99,43 persen.
Sementara program ketahanan bencana mendapatkan alokasi sebesar Rp4.201.722.040.000 dengan realisasi mencapai Rp4.198.821.988.323 atau 99,93 persen.
Untuk kegiatan prioritas nasional, BNPB mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.933.512.755.000 dengan realisasi Rp3.930.944.069.311 atau 99,93 persen.
Tingkat penyerapan tinggi tersebut juga terlihat pada seluruh unit kerja BNPB, mulai dari Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, hingga Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.
Raih WTP 15 Kali Berturut-turut
Selain capaian penanganan bencana, Kepala BNPB juga menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan BNPB tahun 2025.
BNPB tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2025.
“Untuk tahun 2025, BNPB memperoleh opini WTP, 15 kali berturut-turut. Ini akan kami pelihara dan pertahankan terus,” tegas Suharyanto.
Namun demikian, BNPB tetap menindaklanjuti sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Terdapat 10 temuan dengan 19 saran dan rekomendasi yang harus diselesaikan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 rekomendasi telah mendapat persetujuan BPK, sementara 11 rekomendasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Suharyanto memastikan seluruh tindak lanjut tersebut tidak berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.
“Kami pastikan ini tidak ada yang bersifat penyalahgunaan anggaran. Sebagian besar berkaitan dengan penyusunan pedoman dan proses administrasi yang terus kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui capaian tersebut, BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, serta memastikan setiap dukungan anggaran negara digunakan secara efektif bagi masyarakat terdampak bencana.
