Sepekan Kepala BNPB: Suharyanto Perkuat Kesiapsiagaan Nasional dari Karhutla hingga Teknologi SAR

Jakarta – Aktivitas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto sepanjang sepekan terakhir menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional dari berbagai lini.

Tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, BNPB juga terus memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas kolaborasi teknologi, hingga menyiapkan langkah konkret menghadapi ancaman hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan.

Dalam rentang waktu 4 hingga 7 Mei 2026, Suharyanto menjalani sejumlah agenda strategis di berbagai daerah. Mulai dari membuka pelatihan nasional bagi kepala pelaksana BPBD se-Indonesia di Bogor, membahas solusi banjir tahunan Sidoarjo, memimpin penguatan kesiapsiagaan karhutla di Sumatera Selatan, hingga menjajaki pemanfaatan robot pencarian korban bencana bersama Universitas Diponegoro.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bagaimana BNPB mendorong transformasi penanggulangan bencana yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Agenda pertama dimulai pada Senin (4/5), ketika Suharyanto membuka kegiatan Senior Disaster Management Training (SDMT) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu program unggulan BNPB dalam membangun kapasitas kepemimpinan para kepala pelaksana BPBD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Sebanyak 68 Kalaksa BPBD dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti pelatihan yang akan berlangsung hingga 16 Mei 2026. Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa pejabat penanggulangan bencana harus memiliki jiwa kepemimpinan lapangan dan tidak boleh hanya bekerja dari balik meja.

Menurutnya, pengalaman langsung di lokasi bencana menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pengambilan keputusan saat situasi darurat.

Ia mencontohkan bagaimana hampir seluruh pejabat BNPB diterjunkan langsung dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kehadiran pejabat BNPB di lapangan disebut menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam mendampingi masyarakat.

“Hampir seluruh pejabat di BNPB diterjunkan untuk penanganan bencana di Sumatra. Tidak hanya pejabat bidang kedaruratan, sampai saat ini masih mendampingi pemerintah daerah. Artinya walaupun pejabat, ketika terjadi bencana harus terjun ke lokasi,” ujar Suharyanto.

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik lapangan dan simulasi penanganan bencana. Materi yang diberikan mencakup sistem penanggulangan bencana nasional, kepemimpinan saat krisis, pengelolaan logistik dan peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, komunikasi kebencanaan, hingga gladi posko.

Suharyanto berharap SDMT menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah sehingga para Kalaksa dapat mempelajari strategi penanganan bencana yang efektif dari wilayah lain.

“Belajar dari penanganan bencana yang pernah terjadi. Kita semua adalah teman seperjuangan dalam penanggulangan bencana,” katanya.

Masih di hari yang sama, Suharyanto menerima kunjungan Bupati Sidoarjo Subandi di Graha BNPB, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan banjir tahunan yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dalam audiensi itu, Pemkab Sidoarjo menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki karakter geografis yang kompleks karena berada di kawasan delta dan dataran rendah, serta menjadi pertemuan sejumlah aliran sungai yang bermuara ke kawasan pesisir.

Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Candi hampir setiap tahun mengalami banjir saat curah hujan tinggi maupun ketika debit sungai meningkat.

Bupati Sidoarjo memaparkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pengerukan sedimentasi sungai, normalisasi saluran air, hingga pengoperasian rumah pompa. Namun, skala persoalan banjir dinilai membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.

Pemkab Sidoarjo pun mengajukan usulan dukungan anggaran sekitar Rp209,5 miliar kepada BNPB. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung normalisasi Sungai Bagebug, peningkatan kapasitas 37 unit pompa air, pengadaan pompa portable, hingga rehabilitasi drainase di sejumlah titik rawan banjir.

Merespons hal itu, Suharyanto menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial maupun hanya berorientasi jangka pendek.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menghadirkan solusi jangka panjang bagi masyarakat. Penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir agar hasilnya lebih efektif,” tegasnya.

Langkah cepat BNPB dalam menindaklanjuti persoalan banjir Sidoarjo dinilai menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi yang belakangan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Memasuki pertengahan pekan, Rabu (6/5), Suharyanto menghadiri Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Griya Agung, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga relawan kebencanaan.

Kegiatan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah memetakan sedikitnya 12 kabupaten dan kota rawan karhutla. Wilayah tersebut didominasi kawasan lahan gambut, perkebunan, serta daerah yang memiliki riwayat kebakaran berulang.

Dalam amanatnya, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB telah menyiapkan berbagai dukungan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di daerah prioritas.

“BNPB mendukung seluruh operasi penanganan karhutla di lima provinsi prioritas, mulai dari perlengkapan satgas darat, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada heli untuk patroli dan water bombing,” jelasnya.

Sebagai bentuk kesiapan, BNPB mengerahkan dua helikopter patroli dan empat helikopter water bombing di Sumatera Selatan. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga disiapkan guna mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan saat puncak kemarau berlangsung.

BNPB turut menyerahkan bantuan peralatan senilai Rp2,8 miliar kepada sejumlah instansi dan daerah di Sumatera Selatan. Bantuan tersebut meliputi motor trail pemadam, pompa jinjing, flexible tank, APD pemadam, hingga selang pemadam kebakaran.

Tak hanya fokus pada operasi darat dan udara, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan teknologi pemantauan hotspot berbasis satelit, drone patroli udara, hingga penguatan sistem komando lapangan agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Agenda strategis Suharyanto berlanjut pada Kamis (7/5) saat menerima audiensi civitas akademika Universitas Diponegoro di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Audiensi tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana antara BNPB dan dunia akademik.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah robot serangga hibrida berbasis kecoa madagaskar karya mahasiswa Undip. Robot tersebut dirancang untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan korban bencana di area reruntuhan sempit akibat gempa bumi.

Robot itu dilengkapi sensor panas, kamera pendeteksi manusia, antena, serta sistem navigasi berbasis microcontroller yang mampu mengirimkan data visual dari lokasi sulit dijangkau manusia.

Di hadapan civitas akademika Undip, Suharyanto menyaksikan langsung simulasi penggunaan robot tersebut dan menilai inovasi itu memiliki potensi besar untuk mendukung operasi SAR di masa depan.

Menurutnya, teknologi seperti ini sangat dibutuhkan terutama pada operasi pencarian korban gempa di area reruntuhan yang sempit dan berisiko tinggi.

“BNPB dan Basarnas pada dasarnya memiliki tugas yang saling berkaitan. Nanti saya akan menghubungi Kepala Basarnas untuk membahas pemanfaatan hasil penemuan mahasiswa ini dalam operasi pencarian dan pertolongan,” ujar Suharyanto.

Bahkan, BNPB membuka peluang dukungan pendanaan apabila teknologi tersebut nantinya dinilai layak digunakan secara operasional.

Selain robot SAR, Undip juga memperkenalkan kursi bersalin portabel untuk kondisi darurat di pengungsian serta produk makanan pendamping ASI (MPASI) bergizi bagi bayi dan balita terdampak bencana.

Menurut Suharyanto, inovasi MPASI tersebut dapat menjadi solusi penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi kelompok rentan di lokasi pengungsian.

“Produk makanan siap saji selama ini umumnya menyasar kebutuhan anak hingga orang dewasa. MPASI ini dapat menjadi solusi pemenuhan nutrisi bayi, balita, dan ibu hamil saat tanggap darurat,” katanya.

Rangkaian agenda Kepala BNPB selama sepekan terakhir menunjukkan bahwa penanggulangan bencana kini bergerak menuju sistem yang lebih modern dan komprehensif. Tidak hanya fokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan daerah, pembangunan kapasitas SDM, penguatan teknologi, serta kolaborasi multipihak.

Melalui pendekatan tersebut, BNPB berupaya memastikan bahwa masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan dinamika lingkungan global.