1.573 Hari Memimpin BNPB, Suharyanto Perkuat Ketangguhan Indonesia Hadapi Bencana

Jakarta – Di antara sirene darurat dan gemuruh alam yang kerap datang tanpa aba-aba, berdiri seorang perwira dengan wajah teduh namun sorot mata tajam: Suharyanto. Jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat ini memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga yang berada di garis terdepan dalam menghadapi berbagai bencana di Indonesia.

Suharyanto dilantik sebagai Kepala BNPB oleh Presiden Joko Widodo pada 17 November 2021 di Istana Negara. Hingga kini, ia telah memimpin BNPB selama 1.573 hari, mengawal berbagai operasi penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967, Suharyanto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan infanteri. Karier militernya berkembang melalui berbagai penugasan strategis di tubuh TNI Angkatan Darat yang membentuk karakter kepemimpinannya tegas, disiplin, sekaligus adaptif dalam menghadapi situasi krisis.

Sebelum dipercaya memimpin BNPB, ia menorehkan jejak di sejumlah jabatan penting, antara lain Kepala Staf Kodam Jaya, Sekretaris Militer Presiden, hingga Panglima Kodam V/Brawijaya.

Dari berbagai pengalaman tersebut, Suharyanto memahami bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan taktik tempur, tetapi juga tentang kemampuan memimpin manusia di tengah situasi paling genting.

Sejak memimpin BNPB, Suharyanto dikenal tidak hanya bekerja dari balik meja komando. Ia kerap turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat. Kehadirannya terlihat di kawasan terdampak banjir, wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan, hingga daerah yang porak-poranda akibat gempa bumi.

Pendekatan tersebut mencerminkan komitmennya bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak.

Di bawah kepemimpinannya, BNPB tidak hanya bergergak ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, mulai dari penguatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan kepada masyarakat, hingga peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai lembaga terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menyerahkan pompa serta tangki air bagi satuan tugas di daerah rawan. BNPB juga melakukan patroli udara untuk memantau potensi karhutla di sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Tidak hanya di dalam negeri, BNPB di bawah kepemimpinan Suharyanto juga terlibat dalam misi kemanusiaan internasional. Lembaga tersebut mengoordinasikan pengiriman ratusan ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia bagi korban gempa di Turki dan Suriah sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat dunia yang tertimpa bencana.

Selain fokus pada operasi lapangan, Suharyanto juga mendorong penguatan tata kelola organisasi di lingkungan BNPB. Lembaga ini tercatat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 12 kali berturut-turut, sekaligus meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

BNPB juga aktif mengembangkan literasi kebencanaan melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, dengan tujuan menanamkan kesadaran sejak dini kepada masyarakat bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Sejumlah penghargaan turut diraih BNPB dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya penghargaan dalam bidang pengarusutamaan gender serta apresiasi dari lembaga standardisasi nasional atas komitmen terhadap tata kelola dan pelayanan publik.

Dalam berbagai kesempatan, Suharyanto menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

“BNPB tak bisa bekerja sendiri. Kita hanya kuat bila bergandengan tangan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif yang terus ia dorong dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat dalam satu barisan menghadapi bencana.

Belakangan ini, tantangan penanggulangan bencana kembali terlihat di wilayah Sumatera. Sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menghadapi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak akhir 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas pada permukiman dan infrastruktur serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Pemerintah melalui BNPB kini terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Suharyanto menyatakan bahwa pemulihan kawasan bencana di Sumatera ditargetkan dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Selain itu, kondisi cuaca ekstrem masih perlu diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa hari terakhir, yang dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.

Sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Kondisi ini menjadikan peran BNPB semakin penting dalam memastikan kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana.

Di tengah tantangan tersebut, sosok Suharyanto kerap muncul dalam berbagai operasi penanggulangan bencana. Ia bukan figur yang mencari sorotan, melainkan lebih dikenal sebagai pemimpin yang bekerja di balik koordinasi besar penanganan bencana.

Ketika sirene bahaya berbunyi dan alam menunjukkan kekuatannya, Suharyanto berdiri di antara barisan petugas memastikan negara tetap hadir bagi masyarakat. Bagi banyak orang, ia adalah “panglima senyap” yang berdiri di antara api dan air mengingatkan bahwa bencana memang tidak bisa ditolak, tetapi ketangguhan bangsa selalu bisa dibangun.